Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 Vienna Convention 1969 mengatur mengenai Perjanjian Internasional Publik antar Negara sebagai subjek utama hukum internasional. Konvensi ini pertama kali open for ratification pada tahun 1969 dan baru entry into force pada tahun 1980. Sebelum adanya Vienna Convention 1969 perjanjian antar negara, baik bilateral maupun multilateral, diselenggarakan semata-mata berdasarkan asas-asas seperti, good faith, pacta sunt servanda dan perjanjian tersebut terbentuk atas consent dari negara-negara di dalamnya. Singkatnya sebelum keberadaan Vienna Convention 1969 Perjanjian Internasional antar Negara diatur berdasarkan kebiasaan internasional yang berbasis pada praktek Negara dan keputusan-keputusan Mahkamah Internasional atau Mahkamah Permanen Internasional sekarang sudah tidak ada lagi maupun pendapat-pendapat para ahli hukum internasional sebagai perwujudan dari opinion juris. Vienna Convention 1969 dianggap sebagai induk perjanjian internasional karena konvensi inilah yang pertama kali memuat ketentuan-ketentuan code of conduct yang mengikat mengenai perjanjian internasional. Melalui konvensi ini semua ketentuan mengenai perjanjian internasional diatur, mulai dari ratifikasi, reservasi hingga pengunduran diri Negara dari suatu perjanjian internasional seperti yang dilakukan AS, mengundurkan diri dari Vienna Convention 1969 pada tahun 2002 lalu. Dengan adanya konvensi ini, perjanjian internasional antar Negara tidak lagi diatur oleh kebiasaan internasional namun oleh suatu perjanjian yang mengikat yang menuntut nilai kepatuhan yang tinggi dari negara anggotanya dan hanya bisa berubah apabila ada konsen dari seluruh Negara anggota Vienna Convention tersebut, tidak seperti kebiasaan internasional yang dapat berubah apabila ada tren internasional baru. Maka Vienna Convention 1969 merupakan induk dari pengaturan perjanjian internasional karena konvensi ini merupakan konvensi pertama yang berisikan pengaturan perjanjian internasional, baik secara teknis maupun material dan ketentuan dalam konvensi ini merupakan kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan internasional selama ini yang berkaitan dengan perjanjian internasional. Bahkan dewasa ini Vienna Convention 1969 telah dianggap sebagai kebiasaan internasional yang mengikat bahkan Negara yang tidak menjadi pesertanya. Untuk referensi mengenai Vienna Convention 1969 ini lebih jelasnya dapat dilihat dari general comment dan traveaux preparatoir dari konvensi ini maupun dari buku-buku karangan Elias dan Sinclair mengenai Law of Treaties. Ditulis dalam PKn

ArticlePDF Available AbstractThe Convention on the Rights of the Child CRC is the most comprehensive human rights treaty and legal instrument for the promotion and protection of children’s rights. Unfortunately, while the other international human rights instruments ratified by Indonesia through an Act; CRC is the only international human rights instrument which ratified by Indonesia through a Presidential Decree. The CRC ratified by Indonesia through Presidential Decree Number 36 Year 1990. The use of a Presidential Decree as the instrument to ratify the CRC has delivered some critiques. This research examines the powers of the president on the formulation of the presidential decree on the ratification of the international legal instrument. In the second case, it analyses the position of the Presidential Decree Number 36 Year 1990 in the systems of laws and regulations in Indonesia. The findings of this study indicate that Indonesia has to consider the possibility of strengthening the instrument of ratification of the CRC from a Presidential Decree to an Act since in terms of its legal position, a Presidential Decree is not an appropriate instrument as the instrument of ratification of a treaty which subject matter involves human rights. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for freeContent may be subject to copyright. RATIFIKASI KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAZendy Wulan Ayu Widhi Prameswarizendy Airlangga AbstractThe Convention on the Rights of the Child CRC is the most comprehensive human rights treaty and legal instrument for the promotion and protection of children’s rights. Unfortunately, while the other international human rights instruments ratied by Indonesia through an Act; CRC is the only international human rights instrument which ratied by Indonesia through a Presidential Decree. The CRC ratied by Indonesia through Presidential Decree Number 36 Year 1990. The use of a Presidential Decree as the instrument to ratify the CRC has delivered some critiques. This research examines the powers of the president on the formulation of the presidential decree on the ratication of the international legal instrument. In the second case, it analyses the position of the Presidential Decree Number 36 Year 1990 in the systems of laws and regulations in Indonesia. The ndings of this study indicate that Indonesia has to consider the possibility of strengthening the instrument of ratication of the CRC from a Presidential Decree to an Act since in terms of its legal position, a Presidential Decree is not an appropriate instrument as the instrument of ratication of a treaty which subject matter involves human Convention on the Rights of the Child CRC; Children Rights; Powers of the President; Presidential Decree Number 36 Year Hak-Hak Anak adalah instrumen hukum HAM yang paling komprehensif untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak. Sayangnya, sementara instrumen hukum HAM internasional lainnya diratikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang; Konvensi Hak-Hak Anak merupakan satu-satunya instrumen HAM internasional yang diratikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden. Konvensi Hak-Hak Anak diratikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Penggunaan Keputusan Presiden sebagai instrumen untuk meratikasi Konvensi Hak-Hak Anak telah melahirkan beberapa kritik. Isu hukum pertama dalam tulisan ini adalah mengenai kekuasaan Presiden dalam pembentukan Keputusan Presiden mengenai ratikasi instrumen hukum internasional. Sedangkan isu hukum kedua adalah berkaitan dengan posisi Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dalam sistem hukum dan peraturan di Indonesia. Berdasarkan analisis dalam tulisan ini, Indonesia harus mempertimbangkan kemungkinan diperkuatnya instrumen ratikasi Konvensi Hak-Hak Anak dari Keputusan Presiden menjadi Undang-Undang karena dalam hal posisi hukumnya, bentuk Keputusan Presiden adalah tidak tepat sebagai instrumen ratikasi suatu perjanjian internasional yang materinya berkaitan dengan Kunci Konvensi Hak-Hak Anak; Hak-Hak Anak; Kekuasaan Presiden; Keputusan Presiden No. 36 Tahun Wulan Ratikasi Konvensi Tentang 167Volume 32 No. 1, Januari-April 2017 PendahuluanSecara umum dapat dikatakan bahnwa sebuah perjanjian internasional untuk dapat mengikat negara-negara peserta harus memerlukan rati Convention on the Rights of the Child Konvensi Hak-Hak Anak, selanjutnya disebut “CRC” adalah instrumen hukum HAM internasional yang paling komperehensif dan merupakan instrumen hukum untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak. CRC adalah konvensi pertama yang secara lengkap menjamin perlindungan hak-hak anak dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik. CRC juga merupakan instrumen hukum internasional pertama yang secara eksplisit mengakui anak-anak sebagai pemilik aktif dari hak-hak mereka Konvensi ini mengatur standar-standar perlakuan, perawatan dan perlindungan terhadap semua CRC telah menempati posisi di garis pertumbuhan instrumen hukum HAM yang diadopsi oleh United Nations4 dan telah diratikasi oleh 196 Indonesia adalah Negara pihak dari beberapa instrumen hukum HAM internasional,6 termasuk CRC. Sayangnya, ketika instrumen hukum HAM internasional lainnya diratikasi oleh Indonesia melalui undang-undang, CRC adalah satu-satunya instrumen hukum HAM internasional yang diratikasi oleh Indonesia melalui keputusan presiden. CRC diratikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia 1 Harjono, Ratikasi Perjanjian Internasional’ 1993 VIII Yuridika.[29].2 UNICEF, The State of the World’s Children Special Edition UNICEF 2009.[2].3 ibid.[37].4 Hans-Joachim Heintze, The UN Convention And The Network Of The International Human Rights Protection By The UN [ 1992.M. Freeman; P. Veerman, The Ideologies Of Children’s Rights Kluwer Academic Publishers 1992.[71-78].5 United Nations, UN Treaty Collection Status of the Convention on the Rights of the Child’ United Nations Treaty Collection, 2012 .6 Diantaranya adalah the 1965 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination diratikasi dengan UU No. 29/1999, the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights diratikasi dengan UU No. 12/2005, the 1966 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights diratikasi dengan UU No. 11/2005, the 1979 Conven-tion on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women diratikasi dengan UU No. 7/1984, the 1984 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment diratikasi dengan UU No. 5/1998, the 2000 Convention against Transnation-al Organized Crime diratikasi dengan UU No. 5/2009, the 2000 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafcking in Persons, Especially Women and Children diratikasi dengan UU No. 14/2009, the 2000 Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air diratikasi dengan UU No. 15/2009.168 Yuridika Volume 32 No. 1, Januari-April 2017 No. 36 Tahun 1990 selanjutnya disebut KepPres No. 36/1990.Penggunaan Keputusan Presiden sebagai instrumen untuk meratikasi CRC telah melahirkan beberapa kritik tersendiri. Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selanjutnya disebut UU No. 12/2011, istilah keputusan presiden tidak ada di dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Faktanya, istilah keputusan presiden di dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan mulai dihapus sejak pemberlakuan UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya disebut UU No. 10/2004. Sampai saat ini CRC mempunyai 3 tiga Protokol Opsional. Pada tahun 2012, Indonesia telah meratikasi dua Protokol Opsional melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conict dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child ontThe Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography. Sayangnya UU No. 9/2012 dan UU No. 10/2012 tidak bisa mencantumkan KepPres No. 36/1990 di dalam konsiderans karena kedudukan keputusan presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia lebih rendah dari undang-undang. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, isu hukum yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut Kekuasaan Presiden dalam pembentukan Keputusan Presiden mengenai ratikasi instrumen hukum internasional dan Kedudukan Keputusan Presiden No. 36/1990 dalam sistem peraturan perundang-undangan di masalah dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan statute approach, conceptual approach serta historical approach. Statute Approach digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional. Conceptual approach digunakan untuk mengkaji konsep Keputusan Presiden dan perjanjian internasional. Sedangkan historical approach digunakan terutama untuk 169Zendy Wulan Ratikasi Konvensi Tentang secara singkat mengkaji perkembangan hierarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Keputusan Presiden Mengenai Ratikasi Instrumen Hukum InternasionalBerdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 sebelum perubahan, Presiden Negara RI adalah pemegang kekuasaan pemerintahan dalam arti eksekutif dan sekaligus pemegang kekuasaan membentuk undang-undang dalam arti legislatif dengan persetujuan Perubahan UUD 1945 membawa dampak yang besar terhadap sistem pemerintahan di negara RI. Setelah perubahan UUD 1945, Presiden negara RI adalah pemegang kekuasaan pemerintahan dalam arti eksekuti dan kekuasaan membentuk undang-undang dalam arti kekuasaan legislatif bersama Pasal 4 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Pasal tersebut merupakan salah satu pasal yang tidak mengalami perubahan oleh MPR. Dengan demikian, setelah perubahan UUD 1945, Presiden RI adalah tetap sebagai penyelenggara tertinggi dari pemerintahan negara penyelenggara pemerintahan, Presiden RI dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang diperlukan, mulai dari pembahasan menimbang, pasal per pasal hingga ketentuan Hal tersebut disebabkan Presiden juga merupakan pemegang kekuasaan pengaturan di Indonesia. Fungsi pengaturan tersebut terlihat dalam UUD 1945 sebagai berikut 1 Pembentukan undang-undang bersama DPR, tercantum di Pasal 20 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4; 2 Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu, tercantum di Pasal 22 ayat 1; 3 Keputusan Presiden, berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat Pasal 11 UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa Presiden dengan 7 Soeprapto dan Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan I Kanisius 2007.[112].8 ibid.[129].9 Ni Ketut Apriliawati, Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Dasar Ratikasi Perjanjian Internasional Yang Bersifat Multilateral’ 2015 30 Yuridika .[112].10 ibid.[133].170 Yuridika Volume 32 No. 1, Januari-April 2017 persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 11 UUD 1945 sebelum perubahan tersebut terletak dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara. Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan Presiden dalam Pasal 11 merupakan konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara. Pasal 11 tersebut tidak dibedakan jenis perjanjian yang dibuat Presiden dengan negara Pasal 11 UUD 1945 sebelum perubahan juga tidak menyebut adanya unsur lain kecuali bahwa perjanjian tersebut dilakukan dengan negara terdapat penjelasan mengenai apakah yang dimaksud dengan frase “dengan persetujuan DPR”. Tidak jelas juga apakah Presiden meminta persetujuan DPR terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian dengan negara lain, ataukah Presiden membuat perjanjian lebih dahulu baru meminta persetujuan kepada DPR. Dalam hal ini, karena Pasal 11 UUD 1945 sebelum perubahan belum jelas maknanya dan menimbulkan pertanyaan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong DPRGR kepada Presiden, yang inti pertanyaannya adalah “apakah yang dimaksud dengan Presiden dengan persetujuan DPR membuat perjanjian dengan negara lain itu adalah untuk seluruh perjanjian internasional?”.13 Melalui Surat Presiden No. 2826/HK/1960, Presiden Soekarno pada saat itu memberikan penafsiran tentang ruang lingkup substansi dari Pasal 11 UUD rumusan Pasal 11 UUD 1945 dirubah, telah lahir UU No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri selanjutnya disebut UU No. 37/1999 dan UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional selanjutnya disebut UU No. 24/2000 terlebih dahulu. Pasal 6 ayat 1 UU No. 37/1999 menyatakan bahwa kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah RI berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan DPR. UU No. 24/2000 merupakan pelaksanaan Pasal 11 UUD 1945 11 Harjono Harjono, Politik Hukum Perjanjian Internasional Bina Ilmu 1999.[10].12 ibid.[18].13 I Wayan Parthiana, Kajian Akademis Teoritis Dan Praktis Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional’ 2008 5 Jurnal Hukum Internasional.[460-487].171Zendy Wulan Ratikasi Konvensi Tentang sebelum perubahan yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR. Ketentuan Pasal 11 UUD 1945 sebelum perubahan bersifat ringkas sehingga memerlukan penjabaran lebih lanjut. Untuk itu, diperlukan suatu perangkat perundang-undangan yang secara tegas mendenisikan kewenangan lembaga eksekutif dan legislatif dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional serta aspek-aspek lain yang diperlukan dalam mewujudkan hubungan yang dinamis antara kedua lembaga perubahan ketiga UUD 1945 tahun 2001 diputuskan ayat 2 dan 3, sedangkan ayat 1 yang merupakan Pasal 11 lama diputuskan pada perubahan keempat tahun 2002 dengan mengubah penomoran, yakni semula Pasal 11 menjadi Pasal 11 ayat 1. Rumusan Pasal 11 ayat 2 UUD 1945 setelah perubahan menimbulkan catatan tersendiri, terutama pada frase “perjanjian internasional lainnya”. Frase tersebut tidak jelas maknanya. Apakah dalam hal ini, Pasal 11 UUD 1945 setelah perubahan membedakan antara yang dimaksud dengan “perjanjian dengan negara lain” yang tercantum dalam ayat 1 dengan “perjanjian internasional lainnya” yang tercantum dalam ayat 2 masih belum jelas Presiden Republik Indonesia No. 2826/Hk/1960 sebagai Pedoman Pemerintah dan DPR dalam Pemberlakuan Perjanjian Internasional ke dalam Hukum IndonesiaSurat Presiden Republik Indonesia No. 2826/Hk/1960 pada hakekatnya merupakan pendapat atau penafsiran dari Presiden atau Pemerintah tentang ruang lingkup substansi dari Pasal 11 UUD 1945 sebelum perubahan. Hal ini disebabkan bahwa isi dari surat tersebut jelas merupakan perwujudan dari pendapat atau pandangan Presiden. Surat ini dianggap menjawab pertanyaan tentang makna Pasal 11 UUD 1945 sebelum perubahan, mengenai apakah setiap perjanjian internasional yang dibuat oleh Presiden dengan negara lain harus mendapat persetujuan dari UU No. 24 Tahun I Wayan Yuridika Volume 32 No. 1, Januari-April 2017 Berdasarkan materi yang dituangkan dalam Surat Presiden No. 2826/Hk/1960, tersirat bahwa persetujuan dengan negara lain memiliki 2 dua bentuk. Bentuk pertama adalah treaty atau traktat, dan yang kedua adalah agreement atau perjanjian Maksud dari Surat Presiden ini adalah membedakan persetujuan dengan negara lain berdasarkan kriteria materi perjanjian sehingga dapat menyaring perjanjian-perjanjian yang perlu mendapat persetujuan DPR. Namun, Surat Presiden ini menggunakan nomenklatur “treaty” atau “traktat” dan “agreement” atau “perjanjian-perjanjian lain”. Seperti yang dikemukakan oleh Aust,17 bahwa secara teoritis dan praktis, nomenklatur suatu instrumen internasional tidak bisa digunakan sebagai penentu status hukum instrumen tersebut. Yang paling menentukan adalah isi atau materi dari instrumen tersebut. Sebagai sebuah surat dari satu lembaga negara yang ditujukan kepada lembaga negara lainnya, secara yuridis formal Surat Presiden Republik Indonesia No. 2826/Hk/1960 tidak memiliki sifat dan hakikat sebagai hukum positif. Bahkan di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada istilah “Surat Presiden”. Walaupun Surat Presiden ini tidak secara tegas menentukan bentuk hukum atau bentuk peraturan perundang-undangan mengenai pemberlakuannya ke dalam hukum nasional Indonesia, apakah dalam bentuk undang-undang atau keputusan presiden, dalam perkembangan dan praktiknya Surat Presiden ini dijadikan sebagai pegangan oleh Pemerintah maupun DPR dalam memberlakukan mengesahkan dan mengundangkan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional Indonesia. Lebih konkrit, perjanjian internasional yang membutuhkan persetujuan DPR akan diberlakukan dengan undang-undang, sedangkan perjanjian internasional yang tidak membutuhkan persetujuan DPR akan diberlakukan dengan Keputusan praktiknya, Surat Presiden ini ternyata memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pihak Presiden daripada DPR dalam pengikatan diri negara Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional maupun dalam pemberlakuannya 16 Harjono Soeprapto dan Maria Farida I Wayan Wulan Ratikasi Konvensi Tentang ke dalam hukum nasional Indonesia. Akibatnya, cukup banyak perjanjian-perjanjian internasional yang seharusnya berdasarkan Surat Presiden tersebut akan diberlakukan dengan undang-undang, dalam artian harus mendapat persetujuan DPR, ternyata diberlakukan dengan keputusan presiden yang dalam hal ini tanpa persetujuan DPR. Hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 40 empat puluh tahun, dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2000, tepatnya sampai diundangkannya UU No. 24/ perbedaan pendapat oleh beberapa kalangan mengenai status hukum Surat Presiden ini apakah bisa dimasukkan dalam kategori konvensi atau tidak. Menurut Harjono, praktik pembuatan perjanjian internasional yang mendasarkan pada Surat Presiden No. 2826/Hk/1960 belum memenuhi unsur untuk dapat dikatakan sebagai sebuah konvensi. Harjono berpendapat, praktik tersebut masih didasarkan kemudahan saja, tingkatannya belum sampai pada sebuah konvensi, namun hanya kebiasaan saja yang belum mempunyai nilai normatif. Secara materiil, Surat Presiden tersebut merupakan penafsiran Pasal 11 UUD 1945 sebelum amandemen oleh Presiden. Menurut Pasal 3 UUD 1945 sebelum amandemen, UUD 1945 merupakan bentuk Ketetapan MPR. Sedangkan menurut Pasal 4 b TAP MPR No. I/MPR/1983, yang berwenang menafsirkan ketetapan-ketetapan MPR adalah MPR sendiri. Oleh karena itu, Surat Presiden tersebut bertentangan dengan TAP MPR No. I/MPR/ sisi lain, A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa ketika Republik Indonesia kembali kepada UUD 1945, masalah apakah pengesahan atau ratikasi perjanjian internasional harus dilakukan dengan undang-undang atau cukup dengan keputusan presiden, telah “terselesaikan” dengan timbulnya konvensi ketatanegaraan sebagai akibat adanya Surat Presiden No. 2826/HK/1960. Pendapat A. Hamid S. Attamimi tersebut dikuatkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum, Departemen Kehakiman pada saat 19 ibid.[77-80].21 Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum, Departemen Kehakiman, Himpunan Peraturan-Peraturan Bentuk Perundang-Undangan Republik Indonesia,1972.[76]; A. Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV Universitas Indonesia 1990.[244].174 Yuridika Volume 32 No. 1, Januari-April 2017 Terlepas Surat Presiden No. 2826/HK/1960 tersebut merupakan suatu konvensi atau tidak, namun Surat Presiden No. 2826/Hk/1960 tersebut dalam praktiknya telah banyak digunakan sebagai konsiderans yang memuat unsur yuridis dari undang-undang ataupun keputusan presiden tentang pemberlakuan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional Indonesia. Salah satu contohnya adalah konsiderans dari KepPres No. 36/1990. Dalam konsiderans KepPres No. 36/1990, huruf e dinyatakan bahwa menimbang unsur-unsur yang telah terlebih dahulu disebut dalam huruf a sampai d dan sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat No. 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 Tentang Pembuatan Perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu mengesahkan CRC dangan Keputusan dengan pengesahan atau ratikasi CRC, CRC adalah instrumen internasional pertama yang mengikat secara hukum yang memuat berbagai macam hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial. Dengan menyetujui untuk terikat pada kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh CRC melalui ratikasi, pemerintah RI telah menunjukkan komitmennya untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak dan telah menyetujui bahwa mereka akan mempertanggungjawabkan komitmen mereka di hadapan masyarakat internasional. Sebagai negara pihak, Indonesia berkewajiban untuk mengembangkan dan mengambil semua tindakan dan kebijakan dalam rangka kepentingan terbaik bagi yang berkaitan dengan HAM merupakan bagian dari persoalan politik karena menempatkan Negara sebagai pelaku utama yang akan menerima komitmen internasional dalam melaksanakan kewajiban yang salah satunya adalah melalui reformasi hukum. Di samping itu, HAM juga akan mempengaruhi haluan politik luar negeri karena isu HAM merupakan salah satu isu yang strategis dalam hubungan Sehingga apabila memang Surat Presiden No. 2826/HK/1960 dijadikan pedoman untuk membuat dan mengesahkan perjanjian internasional dan dijadikan salah satu konsiderans dalam melakukan ratikasi 22 Yayasan Pemantau Hak Anak, Kertas Posisi Menyoal Landasan Hukum Ratikasi Hak Anak [ Wulan Ratikasi Konvensi Tentang terhadap CRC pada saat itu, maka bentuk ratikasi yang tepat terhadap instrumen internasional ini adalah dengan sebuah undang-undang, bukan dengan sebuah keputusan presiden. Hal ini disebabkan dalam melaksanakan politik luar negeri untuk kepentingan nasional, Pemerintah Indonesia harus melakukan berbagai upaya, termasuk diantaranya adalah dengan melakukan ratikasi terhadap instrumen internasional Perjanjian Internasional Menurut UU No. 24/2000UU No. 24/2000 lahir diantaranya adalah dengan pertimbangan bahwa ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sangat ringkas, sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam suatu peraturan perundang-undangan. Selain itu juga karena bahwa Surat Presiden Republik Indonesia No. 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus yang selama ini digunakan sebagai pedoman untuk membuat dan mengesahkan perjanjian internasional sudah tidak sesuai lagi dengan semangat Berdasarkan Pasal 3 UU No. 24/2000, Pemerintah RI mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara yang diantaranya adalah melalui pengesahan. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 24/2000, yang dimaksud “Pengesahan” adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratikasi ratication, aksesi accession, penerimaan acceptance dan penyetujuan approval. Denisi tersebut mengadopsi Pasal 2 ayat 1 huruf b Konvensi Wina 9 ayat 1 UU No. 24/2000 mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah RI dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Pada Pasal 9 ayat 2 ditentukan bahwa pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Dari penjelasan Pasal 9 ayat 2 dapat diketahui bahwa persetujuan DPR hanya diperlukan unutk pengesahan dengan undang-undang. Sedangkan pengesahan dengan keputusan presiden selanjutnya hanya diberitahukan 23 Huruf b dan c Konsiderans UU No. 10 Tahun Yuridika Volume 32 No. 1, Januari-April 2017 kepada DPR. Jika mendasarkan pada Pasal 2 ayat 1 huruf b Konvensi Wina 1969, maka sebenarnya ratikasi ratication; aksesi accession; penerimaan acceptance atau penyetujuan approval suatu perjanjian internasional adalah merupakan prosedur eksternal suatu negara dalam lingkup internasional karena sudah dinyatakan bahwa hal tersebut adalah the international act so named whereby a State establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty. Namun karena sering terjadi kebingungan oleh negara-negara mengenai prosedur eksternal dan prosedur internal yang mengatur tentang produk hukum untuk pemberlakuan perjanjian internasional tersebut dalam lingkup nasional, maka International Law Commission ILC menyatakan “..Since it is clear that there is some tendency for the international and internal procedures to be confused and since it is only the international procedures which are relevant in the international law of treaties, the Commission thought it desirable in the denition to lay heavy emphasis on the fact that it is purely the international act to which the terms ratication, acceptance, approval and accession relate in the present articles”.Namun ILC juga menegaskan bahwa untuk melaksanakan prosedur eksternal tersebut, suatu negara harus memenuhi prosedur Khusus berkaitan dengan ratikasi juga tidak ada aturan hukum internasional yang mengatur mengenai bentuk ratikasi walaupun yang dimaksud ratikasi menurut Pasal 2 ayat 1 huruf b Konvensi Wina 1969 adalah the international act so named’ yang menurut gambaran adalah tindakan ratikasi secara tegas daripada tindakan ratikasi secara 10 UU No. 24/2000 mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara, perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia, kedaulatan atau hak berdaulat negara hak asasi manusia dan lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru dan pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Penjelasan Pasal 10 UU No. 24/2000 24 ILC, Draft Articles On The Law Of Treaties With Commentaries Yearbook of the International Law CommissionVol. II. [ 1996.25 Sir Robert Jennings dan Sir Arthur Watts, Oppenheim’s International Law 9th edn, Longman 1996.[1231].177Zendy Wulan Ratikasi Konvensi Tentang menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama nomenclature perjanjian. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Anthony Aust, bahwa suatu instrumen internasional tidak bisa ditentukan status hukumnya hanya dari melihat nomenklaturnya. Status hukum suatu instrumen hanya bisa ditentukan dengan mempelajari isi teks atau Menurut Bagir Manan, sebagai konsekuensi diberi bentuk undang-undang, maka segala tata cara pembentukan undang-undang berlaku pada peraturan perundang-undangan tentang pengesahan Perjanjian Internasional. Namun ada pengecualian terhadap hal tersebut, yaitu pertama, hak inisiatif untuk pembentukan undang-undang untuk suatu pengesahan perjanjian internasional hanya berada pada Presiden. Hal tersebut disebabkan kekuasaan hubungan luar negeri termasuk membuat perjanjian internasional termasuk kekuasaan eksekutif, bahkan sebagai kekuasaan yang eksklusif exclusive power. DPR tidak mempunyai Hak Amandemen dalam pengesahan Perjanjian DPR hanya berwenang menyetujui atau tidak menyetujui, menerima atau menolak untuk mengesahkan suatu Perjanjian Internasional. Pasal 11 ayat 1 UU No. 24/2000 mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden. Penjelasan Pasal 11 UU No. 24/2000 menyatakan bahwa pengesahan perjanjian melalui keputusan presiden dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan UU No. 24/2000 memang menjelaskan makna “persetujuan DPR” yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 dan telah memberikan kriteria yang lebih jelas mengenai perjanjian internasional mana yang harus diberikan 26 Anthony Aust, Handbook Of International Law Cambridge University Press 2005.[52-55].27 Bagir Manan, Akibat Hukum Di Dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional Tinjauan Hukum Tata Negara’, Focus Group Discussion Tentang Status Perjanjian Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia Kerjasama Departemen Luar Negeri Dengan Unpad 2008.178 Yuridika Volume 32 No. 1, Januari-April 2017 pengesahan melalui Undang-Undang atau melalui Keputusan Presiden daripada Surat Presiden No. 2826/HK/1960. Namun tetap terdapat permasalahan yang tertinggal, diantaranya adalah yang pertama, UU No. 24/2000 tidak diatur mengenai keberadaan undang-undang atau keputusan presiden hasil pengesahan perjanjian internasional sebelum berlakunya UU No. 24/2000. Padahal beberapa undang-undang dan keputusan presiden tersebut masih ada yang dipersoalkan mengenai apakah pengesahan perjanjian internasional tersebut dapat dibenarkan dilakukan dengan keputusan presiden atau harus dengan undang-undang. Permasalahan yang kedua adalah, pada saat mulai diberlakukannya UU No. 10 /2004, sampai dengan sekarang dirubah dengan UU No. 12/ 2011, tidak lagi dikenal istilah keputusan presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedudukan Keppres No. 36/1990 dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Hierarki peraturan perundang-undangan mulai dikenal sejak dibentuknya Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Namun karena KepPres No. 36/1990 mulai berlaku pada tahun 1990 maka pembahasan dalam tulisan ini akan dibatasi mulai berlakunya Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1960 Tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia selanjutnya disebut TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966.Menurut Lampiran II TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966, norma-norma hukum menurut TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966 adalah berturut-turut UUD 1995, Ketetapan MPR, undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lainnya. Lampiran tersebut menyatakan bahwa keputusan presiden berisi keputusan yang bersifat khusus einmalig adalah untuk melaksanakan ketentuan UUD 1995 yang bersangkutan, ketetapan MPR dalam bidang eksekutif atau Peraturan Wulan Ratikasi Konvensi Tentang Maria Farida Indrati Soeprapto mengetengahkan kritik terhadap penyebutan keputusan presiden yang einmalig ini. Menurut beliau hal tersebut tidak tepat. Hal tersebut disebabkan suatu keputusan presiden dapat juga dauerhaftig. Suatu keputusan presiden yang bersifat einmalig adalah yang bersifat “penetapan” beschikking, dimana sifat normanya individual, konkrit dan sekali-selesai einmalig. Sedangkan norma dari suatu peraturan perundang-undangan selalu bersifat umum, abstrak dan berlaku terus menerus dauerhaftig. Dengan demikian yang termasuk peraturan perundang-undangan adalah keputusan presiden yang bersifat dauerhaftig berlaku terus menerus.28 Berkaitan dengan kedudukan KepPres No. 36/1990 jika didasarkan pada Lampiran II TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966 maka sifat KepPres No. 36/1990 tersebut adalah tidak tepat jika digolongkan dengan KepPres berdasarkan TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966. Hal tersebut disebabkan KepPres No. 36/1990 tidak mempunyai sifat individual, konkrit dan sekali-selesai einmalig. Tata urutan peraturan perundang-undangan RI berdasarkan TAP MPR No. III/MPR/2000 diatur dalam Pasal 2. Selanjutnya Pasal 3 ayat 6 menentukan bahwa keputusan presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugas berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi catatan terkait kedudukan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang secara hierarki berada di bawah Peraturan Pemerintah pada saat berlakunya TAP MPR No. III/MPR/2000 adalah 1 Ketika Pemerintah Indonesia bermaksud untuk membuat undang-undang tentang perlindungan anak, KepPres No. 36/1990 sebagai instrument ratikasi CRC akan dijadikan salah satu konsideransnya. Namun karena bentuknya keputusan presiden, tentu tidak tepat untuk menjadikannya sebagai konsiderans suatu undang-undang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia pada saat berlakunya TAP MPR No. III/MPR/2000. Akibatnya, ketika Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut UU No. 23/2002 diundangkan pada tahun 2002, KepPres No. 36/1990 tidak dijadikan 28 ibid.[78].180 Yuridika Volume 32 No. 1, Januari-April 2017 konsiderans undang-undang tersebut padahal UU No. 23/2002 merupakan penjabaran dari materi CRC;29 2 Ketika Pemerintah RI menyampaikan Second Periodic Report kepada Komite Hak Anak pada tanggal 7 Juli 2003, Pemerintah RI menyatakan sudah menyadari permasalahan mengenai kedudukan keputusan presiden yang menempati posisi keempat di bawah undang-undang. Pada saat itu, Pemerintah RI berkomitmen untuk meningkatkan instrumen ratikasi dari sebuah keputusan presiden menjadi sebuah undang-undang. Berikut adalah kutipan Second Periodic Report tersebut“A further issue related to this ratication is that the instrument of ratication is a Presidential Decree. The use of a Presidential Decree as the instrument to ratify CRC has prompted much criticism within Indonesia, particularly in the recent past, because in terms of its legal position a Presidential Decree is ranked fourth below an Act. In regard to this problem, Indonesia is earnestly considering and exploring ways of raising the instrument of ratication from a Presidential Decree to an Act”.30Dalam Concluding Observation yang disampaikan oleh Komite Hak Anak dalam menanggapi hal tersebut, terbaca bahwa Komite Hak Anak merasa prihatin mengenai pemberian landasan hukum ratikasi CRC yang tanpa melibatkan lembaga legislatif. Komite Hak Anak mendorong Indonesia untuk mempertimbangkan kemungkinan dukungan terhadap ratikasi CRC melalui undang-undang. Berikut adalah kutipan Kesimpulan Pengamatan tersebut“Legislation; 13. The Committee welcomes the important legislative reform undertaken which will provide for the foundations of a State based on democracy and human rights, in particular child rights. The Committee also shares the concern expressed by the State party that the ratication of the Convention is not backed by an Act of Parliament; 14. The Committee encourages the State party to consider the possibility of supporting the ratication of the Convention by an Act of Parliament”.31 29 I Wayan UN Committee on the Rights of the Child, Second Periodic Report submitted by Indonesia under the Convention on the Rights of the Child, 7 July 2003 CRC/C/65/ 17].31 UN Committee on the Rights of the Child, Consideration of Reports submitted by State Parties under Convention on the Rights of the Child, the Concluding Observations of the Committee on the Reports of Indonesia, 26 February 2004 CRC/C/15/ [p. 13-14].181Zendy Wulan Ratikasi Konvensi Tentang Kedudukan Keppres No. 36/1990 Berdasarkan UU No. 10/ 2004 dan UU No. 12/2011Pasal 7 ayat 1 UU No. 10/2004 mengatur bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut a. UUD 1945; b. undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c. peraturan Pemerintah; d. peraturan Presiden; e. peraturan daerah. Dari ketentuan tersebut dapat dipastikan mengenai beberapa hal i Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang resmi dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945; ii Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan mana saja yang lebih tinggi dan yang lebih rendah tingkatannya satu sama Pasal 7 ayat 5 UU No. 10/2004, kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan tersebut adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Berdasarkan Pasal 7 ayat 4 UU No. 10/2004, jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 1, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut penjelasan Pasal 7 ayat 4 UU No. 10/2004, jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang ketentuan Pasal 7 UU No. 10/2004 juga dapat diketahui bahwa sejak diberlakukannya UU No. 10 Tahun 2004, istilah Keputusan Presiden tidak terdapat di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. UU No. 10/2004 mengganti nomenklatur keputusan presiden dengan peraturan presiden, karena 32 Jimly Asshiddiqqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Konstitusi Press 2006.[47].182 Yuridika Volume 32 No. 1, Januari-April 2017 selama ini presiden menerbitkan produk hukum yang berisi peraturan regeling dengan yang bersubstansi keputusan beschikking sama-sama dinamakan Keputusan Presiden sehingga mempersulit orang awam untuk membedakan mana yang termasuk peraturan regeling dengan mana yang termasuk keputusan beschikking.33Dengan dihapuskannya keputusan presiden dari tata urutan peraturan perundang-undangan dan digantinya nomenklatur keputusan presiden menjadi peraturan presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan, istilah keputusan secara tegas dibedakan dengan pengertian peraturan. Keputusan Presiden dibatasi hanya untuk menetapkan hal-hal yang bersifat individual-konkret individual and concrete norms, sedangkan keputusan yang bersifat mengatur regeling disebut Peraturan Pasal 56 UU No. 10/2004 menyatakan bahwa semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5435 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku, harus dibaca peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. KepPres No. 36/1990 adalah mengenai ratikasi CRC. Sehingga lebih tepat apabila dikatakan keputusan presiden ini mempunyai sifat mengatur. Konsekuensinya adalah, berdasarkan Pasal 56 UU No. 10/2004, maka KepPres No. 36/1990 ini harus dibaca sebagai peraturan presiden dan menempati kedudukan di bawah peraturan pemerintah. Namun sayangnya, Pasal 56 UU No. 10/2004 juga menerapkan syarat yang harus dipenuhi oleh keputusan yang bersifat mengatur tersebut untuk bisa dibaca sebagai peraturan, yaitu sepanjang tidak bertentangan 33 Sirajuddin, Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan MCW 2006.[35].34 Jimly Asshiddiqqie, Perihal Undang-Undang Raja Grando Persada 2010.[117]. 35 Pasal 54 UU No. 10 Tahun 2004 “Teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, keputusan kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat harus berpedoman pada teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam undang-undang Wulan Ratikasi Konvensi Tentang dengan UU No. 10/2004. Pasal 11 UU No. 10/2004 mengatur bahwa materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Berdasarkan Pasal 11 UU No. 10/2004 tersebut bisa dikatakan bahwa peraturan presiden menurut UU No. 10/2004 adalah peraturan yang bersifat pelimpahan wewenang delegasi dari suatu undang-undang atau peraturan pemerintah. Sedangkan KepPres No. 36/1990 merupakan pengaturan secara langsung berdasarkan atribusi dari Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 11 UUD 1945 sebelum perubahan. Dengan kata lain, KepPres No. 36/1990 adalah keputusan presiden baca peraturan presiden yang mandiri sehingga tidak tepat apabila materi muatannya dimasukkan dalam golongan sebagaimana Pasal 11 UU No. 10/2004. Namun anehnya, di dalam penjelasan Pasal 11 UU No. 10/2004 dinyatakan bahwa sesuai dengan kedudukan Presiden menurut UUD 1945, peraturan presiden adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dari Pasal 4 ayat 1 UUD 1945. Lebih lanjut penjelasan Pasal 11 UU No. 10/2004 menyatakan bahwa peraturan presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah undang-undang atau peraturan pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. Penjelasan Pasal 11 UU No. 10/2004 tersebut membingungkan karena ternyata juga mengakui adanya Peraturan Presiden yang terbentuknya UU No. 12/2011, kelemahan-kelemahan UU No. 10/2004 disempurnakan. Ketika UU No. 10/2004 digantikan dengan UU No. 12/2011, UU No. 12/2011 pun tidak mencantumkan istilah keputusan presiden di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 UU No. 12/2011 mengatur bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Menurut Pasal 7 ayat 2 UU No. 12/2011, kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 1. 184 Yuridika Volume 32 No. 1, Januari-April 2017 Pasal 100 UU No. 12/ 2011 menentukan bahwa semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati atau Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9736 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Ketentuan Pasal 100 UU No. 12/2011 tersebut berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 56 UU No. 10/2004. Perbedaan tersebut terletak pada frase “dimaknai sebagai peraturan” Pasal 100 UU No 12/2011 dan “dibaca sebagai peraturan” Pasal 56 UU No. 10/2004. Namun syarat yang ditentukan adalah sama, yaitu bahwa sepanjang keputusan tersebut tidak bertentangan dengan UU No. 12/2011. Pasal 13 UU No. 12/2011 mengatur bahwa materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Dapat terlihat jika ketentuan pasal tersebut menyempurnakan ketentuan Pasal 11 UU No. 10/ ketentuan-ketentuan di dalam UU No. 12/2011 maka KepPres No. 36/1990 dapat dimaknai sebagai sebuah peraturan presiden yang materinya mengenai penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Sebagai suatu keputusan presiden yang dimaknai sebagai suatu peraturan presiden berdasarkan UU No. 12/2011, KepPres No. 36/1990 menempati posisi ke lima dalam hierarki peraturan perundang-undangan yaitu dibawah peraturan pemerintah. Salah satu akibat yang muncul berkaitan dengan hal tersebut adalah ketika Indonesia meratikasi dua Protokol Opsional CRC melalui UU No. 9/2012 dan UU No. 10/ 2012, KepPres No. 36/1990 tidak bisa dicantumkan di dalam konsiderans. Selain itu KepPres No. 36 Pasal 97 UU No. 12 Tahun 2011 “Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.”185Zendy Wulan Ratikasi Konvensi Tentang 36/1990 juga tidak digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan ratikasi dua Protokol Opsional tersebut karena peraturan perundang–undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang–undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. KesimpulanMenurut Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Hal tersebut berarti bahwa Presiden RI merupakan Kepala Pemerintahan di Negara RI. Selain sebagai penyelenggara pemerintahan, Presiden juga merupakan pemegang kekuasaan pengaturan di Indonesia, sehingga Presiden dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang diperlukan. Pembahasan mengenai kekuasaan Presiden dalam membuat perjanjian internasional hanyalah merupakan salah satu aspek kekuasaan Presiden untuk melaksanakan fungsi hubungan luar negeri yang diatur dalam Pasal 11 UUD dari sifat dan hakikatnya sebagai hukum positif, Surat Presiden No. 2826/HK/1960 dijadikan sebagai pegangan oleh Pemerintah maupun DPR dalam mengesahkan dan mengundangkan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional Indonesia sampai lahirnya UU No. 24/2000. UU No. 24/2000 memperjelas mengenai permasalahan “persetujuan DPR” yang dimaksud dalam Pasal 11 UUD 1945 dan telah memberikan kriteria yang lebih jelas mengenai perjanjian internasional mana yang harus diberikan pengesahan melalui undang-undang atau melalui Keputusan Presiden. Namun dengan lahirnya UU No. 10/2004 sampai sekarang diberlakukannya UU No. 12/ 2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak lagi mengenal istilah “keputusan presiden”. Istilah “keputusan presiden” digantikan dengan istilah “peraturan presiden”. Kedudukan KepPres No. 36/1990 dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia bisa ditinjau dari empat dasar hukum yang mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan mulai diberlakukannya KepPres No. 36/1990, yaitu berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, TAP MPR No. III/MPR/2000, UU No. 10 Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2011. 186 Yuridika Volume 32 No. 1, Januari-April 2017 Kedudukan Keputusan Presiden tersebut berbeda-beda sesuai dengan masa berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lebih lanjut, berkaitan dengan statusnya sebagai instrumen ratikasi Konvensi Hak Anak yang tidak berbentuk sebagai undang-undang adalah tidak tepat jika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan BacaanBukuA. Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia DalamPenyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV Universitas Indonesia 1990.Anthony Aust, Handbook Of International Law Cambridge University Press 2005.Bagir Manan, Akibat Hukum Di Dalam Negeri Pengesahan Perjanjian InternasionalTinjauan Hukum Tata Negara’, Focus Group Discussion Tentang Status Perjanjian Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia Kerjasama Departemen Luar Negeri Dengan Unpad 2008.Hans-Joachim Heintze, The UN Convention And The Network Of The International Human Rights Protection By The UN [ 1992.Harjono Harjono, Politik Hukum Perjanjian Internasional Bina Ilmu 1999.ILC, Draft Articles On The Law Of Treaties With Commentaries Yearbook of the International Law CommissionVol. II. [ 1996.Jimly Asshiddiqqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Konstitusi Press 2006.——, Perihal Undang-Undang Raja Grando Persada 2010.M. Freeman dan P. Veerman, The Ideologies Of Children’s Rights Kluwer AcademicPublishers 1992.Sirajuddin, Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam PembentukanPeraturan Perundang-Undangan MCW 2006.187Zendy Wulan Ratikasi Konvensi Tentang Sir Robert Jennings dan Sir Arthur Watts, Oppenheim’s International Law 9th edn, Longman 1996.Soeprapto dan Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan I Kanisius 2007.UN Committee on the Rights of the Child, Second Periodic Report submitted by Indonesia under the Convention on the Rights of the Child, 7 July 2003 CRC/C/65/ Committee on the Rights of the Child, Consideration of Reports submitted by State Parties under Convention on the Rights of the Child, the Concluding Observations of the Committee on the Reports of Indonesia, 26 February 2004 CRC/C/15/ The State of the World’s Children Special Edition UNICEF 2009.Yayasan Pemantau Hak Anak, Kertas Posisi Menyoal Landasan Hukum Ratikasi Hak Anak [ Ratikasi Perjanjian Internasional’ 1993 VIII Wayan Parthiana, Kajian Akademis Teoritis Dan Praktis Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional’ 2008 5 Jurnal Hukum Ketut Apriliawati, Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Dasar Ratikasi Perjanjian Internasional Yang Bersifat Multilateral’ 2015 30 Yuridika Nations, UN Treaty Collection Status of the Convention on the Rights of the Child’ United Nations Treaty Collection, 2012 Yuridika Volume 32 No. 1, Januari-April 2017 ... Indonesia sebagai negara hukum telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on The Right of Child Konvensi tentang hak-hak anak. Ratifikasi ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak Prameswari, 2017. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak, diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum. ...Erwin AmranMuliaty PawenneiZainuddin ZainuddinTujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polrestabes Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan hukum penelitian ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke Polrestabes Makassar setiap tahun mengalami penurunan akan tetapi penyelesaiannya juga mengalami kecenderungan penurunan. Oleh karena itu, penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar kurang efektiv. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar adalah faktor substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of the investigation of victims of violence against children at the Makassar Police and its influencing factors. This research method uses normative legal research and empirical law. The results of this study indicate that cases of violence against children reported to the Makassar Polrestabes have decreased every year but the settlement also has a tendency to decline. Therefore, the investigation of victims of violence against children at the Makassar City Police is less effective. Factors that influence the effectiveness of investigations of victims of violence against children at the Makassar City Police are legal substance factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community legal awareness factors, and community legal culture... Hukum dan HAM yang paling komprehensif untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak Maskur, 2012. Negara Indonesia sendiri merupakan salah satu negara anggota PBB, yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak KHA Prameswari, 2017, dengan menerbitkan Keppres Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990, yang pada intinya menyatakan keterikatannya untuk menghormati serta demi menjamin hak anak tanpa diskriminasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia. ...Imam Subaweh ArifinUmi RozahAnak adalah modal utama bagi bangsa di masa depan, oleh karenanya, anak harus mendapatkan perhatian ekstra, baik dari lingkungan keluarga, masyarakat serta bangsa dan negara. Kualitas suatu bangsa di masa depan dapat dilihat dari kualitas generasi mudanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normative Normative Law Research dengan pendekan konseptual Conseptual Approach. Peneliitian menunjukan bahwa sistem pemidanaan anak di Indonesia perlu didiskusikan kembali dan diperbaharui kembali dengan melakukan studi perbandingan negara lain. Hal ini akan dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan pemidanaan dan pertanggungjawaban anak yang berhadapan dengan hukum ABH. Kebijakan Konsep Doli Incapax dalam KUHP; UU Nomor 11 Tahun 2012; UU Nomor 35 Tahun 2014 masih banyak terdepat kelemahan, yakni terkait sistem pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan tujuan dalam perkembangannya kedepan dapat diperoleh perlindungan hak serta kewajiban anak yang berhadapan dengan hukum. mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa dimasa yang akan HidayatullahHusnatul MahmudahGufran SanusiPenelitian ini tentang tradisi pacuan kuda yang menggunakan anak sebagai joki joki cilik di Bima Nusa Tenggara Barat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang ekploitasi anak yang terjadi pada tradisi pacuan kuda. Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris atau sosiological. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pacuan kuda yang melibatkan anak sebagai joki adalah adanya ekploitasi ekonomi. Dimana anak-anak diarahkan untuk menjadi joki dengan harapan mendapatkan imbalan/upah. Anak-anak melakukan aktivitas sebagai joki menggadaikan nyawa karena hal tersebut sangat berbahaya baik secara fisik maupun psikis anak. Dalam perspektif sejarah, pacuan kuda di Bima tidak menggunakan anak-anak sebagai joki. Namun seiring waktu karena dipengaruhi oleh aktivitas perjudian, anak-anak menjadi pilihan terbaik agar kuda dapat berlari kencang. Keterlibatan anak menjadi joki menyebabkan permasalahan laten di masyarakat. Seperti adanya eksploitasi anak untuk meningkatkan ekonomi keluarga, sehingga hak dasar anak yang lain terabaikan. Berdasarkan analisis perspektif hukum Islam dan Hukum positif diketahui bahwa hak-hak anak yang lalai dalam pemenuhannya adalah 1 Pendidikan formal yang terbengkalai; 2 rentan mengalami kecelakaan/luka fisik. Orang tua yang seharusnya memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak, bukan sebaliknya. Menempatkan anak sebagai pekerja sama halnya dengan mengabaikan kewajiban orang tua, serta mendzolimi anak karena memberikan beban berlebihan yang tidak sesuai dengan usianya. Kata Kunci Eksploitasi, Anak, Joki, Pacuan KudaJuhriati JuhriatiPenelitian ini mengupas tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Tingginya angka tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang tercatat di Polres Bima memunculkan beberapa pertanyaan kritis seperti; apakah dalam hal penyidikan dan penyelidikan anak tetap diperhatikan haknya? apakah anak mendapatkan perlakuan khusus dalam rumah tahanan? Apakah hak-hak dasar anak dapat terpenuhi ketika mereka berada dalam rumah tahanan? Pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut perlu dianalisis lebih mendalam. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa kesimpulan dan jawabannya. Pertama, terdapat kendala internal dari pihak kepolisian dalam memenuhi hak-hak anak, seperti minimnya fasilitas gedung dan petugas untuk penanganan pemisahan tahanan; kedua, minimnya SDM yang dapat menangani persoalan anak secara detail; ketiga, factor eksternal yang muncul saat anak menghadapi penyidikan dan penyelidikan seperti masalah psikologi NurbayaAulia Febriyanti PratiwiTransformasi teknologi media cetak ke media online telah mempermudah akses ke berbagai informasi berita yang ada. Sayangnya, meski mudah diakses tidak semua berita yang ada memenuhi kaidah hukum dan kode etik jurnalistik tidak terkecuali pemberitaan tentang anak. Artikel ini menemukan bahwa masih ada media online yang tidak memenuhi standar regulasi pers yang telah diatur dalam Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019, tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak PPRA dan pasal 5 dalam kode etik jurnalistik yaitu dengan memproduksi berita tidak ramah anak. Penelitian ini menggunakan Teori Pers Tanggungjawab Sosial dan teknik pengambilan datanya menggunakan wawancara mendalam dan studi pustaka. Dengan menganalisis dua berita pada media iNews dan pemberitaan yang tidak ramah anak dengan menyebut identitas anak—menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak dalam melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan Yudi Anton RikmadaniPuguh Aji Hari SetiawanThis research aims to review the right to child protection as well as the implementation of the Juvenile Criminal Justice System SPPA based on court rulings. Behind the research is concern about the increasing number of children involved in terrorist networks in Indonesia. Some of them have been sentenced to prison for terrorism plots. The implementation of the SPPA Act and the PA Act has become a reference for law enforcement in addition to counter-terrorism legislation. The crime of terrorism is a crime that must be addressed immediately because it threatens the state, but the state remains obliged to ensure the fulfillment of the right to child protection during the judicial process with special protection. With the involvement of a child that is in relevance to the child protection act, it is a complex matter that needs to be resolved with a special analysis of law, due to its nature. This study examines court rulings with normative juridical methods to get significantly achieved results. In addition, this study also adds secondary resources such as article journals, books, reports, and any source that has relevance to the study. The results of the study found that the special protection of children in the Crime of Terrorism has not been met, by not considering the child as a victim, because of the actions he did the influence of persuasion as revealed in court. In addition, law enforcement does not seek diversion as mandated in the SPPA. To conclude the court's decision does not consider the regulations on PA and has not fully implemented the SPPA. KEYWORDS Legislation on Terrorism, Children's Rights, Law Enforcement, Juvenile early childhood marriage ECM can protect children’s rights from the perspective of human rights. There are several rules regarding the age limit for marriage. In Indonesia, the minimum age for marriage is nineteen years. However, in fact, early child marriage is still relatively high, with the seventh highest ranking in the world. This study aims to elaborate on the rights of children, which ECM potentially violates, and to identify who is responsible for minimizing and/or combating this phenomenon. This normative legal research with a human rights approach occurs in the childhood protection context. The results show that ECM has implications for violations against the right to life, the right to education, the right to develop, and the right to health. Thus, more stringently applying international and national law and combining with local wisdom Balinese Customary Law in protecting children's rights in the context of preventing ECM can prevent ECM effectively and minimize violations of other children's rights. Moreover, it is believed that the responsibility to reduce and combat ECM not only belongs to the government but also to all stakeholders within the community, such as families, academics, the media, non-profit organizations, entrepreneurs, and customary. Muna MadrahGiving breast milk is becoming more popular, whether directly or mediated by organizations supporting nursing donors. In Muslim communities, donating breast milk has implications for the relationship between the child and the nursing mother, including the mother's husband and biological children. The relationship is called the mahram relationship. Mahram in Islam is essential because it clarifies the child's lineage and the relationship between the family of the nursing mother. The objectives of this study are 1. to describe the breastfeeding donor in Semarang; 2. to describe community awareness of its implication; and 3. questions whether any policy regulates the recording of breastfeeding donor practices to track mahram relationships. This is qualitative research by exploring information from primary sources in Semarang District. Furthermore, the data, also, is gathered from relevant policy documents to strengthen argumentation and analysis. The results indicate that breastfeeding donor policies already exist in Semarang, but each institution associated with various policies moves independently in its implementation. There is no policy regarding recording the mahram relations. The absence of a clear and integrated policy has led to a tendency for people to practice breastfeeding independently without the need to carry out official recording procedures. The research offers a cross-sectoral integrated policy concept aiming to fulfill children's rights to the best food in their early life while having the right to know the clarity of their Nur CahyoIrma CahyaningtyasAnak sejatinya merupakan generasi penerus suatu bangsa yang wajib memperoleh perlindungan. Perlindungan anak yang berurusan dengan hukum diatur dalam UU SPPA, yaitu melalui upaya diversi dengan pendekatan Restorative Justice. Pada kondisi saat ini, undang-undang tersebut masih terdapat kekosongan norma dalam anak pelaku recidive, hal tersebut bertentangan dengan tujuan perlindungan anak. Tulisan ini membahas bagaimana penyelesaian perkara anak terutama recidive anak dan upaya apa yang dapat dilakukan guna mengefektifkan dan memaksimalkan perlindungan kepada anak. Metode yang dipergunakan yaitu yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, jenis data dengan data sekunder, dan analisis data secara kualitatif. UU SPPA mengatur tentang penyelesaian perkara anak yang berurusan dengan hukum, yaitu menggunakan upaya mediasi penal. Mediasi penal merupakan upaya penyelesaian perkara anak pada saat ini, namun masih terdapat kekurangan yang masih harus dievaluasi kembali. Untuk kedepan diharapkan adanya upaya mediasi non penal guna mencegah sekaligus mengurangi perkara anak terutama recidive, agar terjamin dan terlindungi masa depan anak di CindyThe Indonesian state upholds the human rights of children as stated in Article 28B of the 1945 Constitution, including children with disabilities. It is undeniable that children with disabilities can become victims of rape, the existence of a strong perpetrator's desire, opportunity, the perpetrator's relationship with the victim, and the association of the perpetrator can form thoughts or intentions to commit the act of rape. Preventive protection is an effort to prevent rape of children with disabilities, if the act of rape has occurred, repressive protection becomes an effort to enforce the law. Giving rights to children with disabilities, such as getting special protection from discrimination, neglect, abuse, exploitation, violence and sexual crimes. Keywords Children with Disabilities; Legal Protection. Abstrak Negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia terhadap anak yang tercantum pada Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, tidak terkecuali pada anak penyandang disabilitas. Tidak dipungkiri bahwa anak penyandang disabilitas dapat menjadi korban perkosaan, adanya faktor keinginan pelaku yang kuat, kesempatan, hubungan pelaku dengan korban, dan pergaulan pelaku dapat membentuk pemikiran atau niat untuk melakukan perbuatan perkosaan. Perlindungan preventif menjadi upaya pencegahan agar tidak terjadi perbuatan perkosaan terhadap anak penyandang disabilitas, apabila perbuatan perkosaan telah terjadi, maka perlindungan represif menjadi upaya penegakan hukum. Pemberian hak pada anak penyandang disabilitas, seperti mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, kekerasan dan kejahatan seksual. Kata Kunci Anak Penyandang Disabilitas; Perlindungan AustA concise account of international law by an experienced practitioner, this book explains how states and international organisations, especially the United Nations, make and use international law. The nature of international law and its fundamental concepts and principles are described. The difference and relationship between various areas of international law which are often misunderstood such as diplomatic and state immunity, and human rights and international humanitarian law are clearly explained. The essence of new specialist areas of international law, relating to the environment, human rights and terrorism are discussed. Aust's clear and accessible style makes the subject understandable to non-international lawyers, non-lawyers and students. Abundant references are provided to sources and other materials, including authoritative and useful Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan NegaraA HamidAttamimiHamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV Universitas Indonesia 1990.Akibat Hukum Di Dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional Tinjauan Hukum Tata Negara', Focus Group Discussion Tentang Status Perjanjian Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia Kerjasama Departemen Luar Negeri Dengan UnpadBagir MananBagir Manan, 'Akibat Hukum Di Dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional Tinjauan Hukum Tata Negara', Focus Group Discussion Tentang Status Perjanjian Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia Kerjasama Departemen Luar Negeri Dengan Unpad 2008.The UN Convention And The Network Of The International Human Rights Protection By The UNHans-Joachim HeintzeHans-Joachim Heintze, The UN Convention And The Network Of The International Human Rights Protection By The UN [ 1992.Draft Articles On The Law Of Treaties With CommentariesILC, Draft Articles On The Law Of Treaties With Commentaries Yearbook of the International Law CommissionVol. II. [ 1996.The Ideologies Of Children's RightsM Freeman DanP VeermanM. Freeman dan P. Veerman, The Ideologies Of Children's Rights Kluwer Academic Publishers 1992.Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganSirajuddinSirajuddin, Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan MCW 2006.Keputusan Bupati atau Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 36 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturanKeputusan Menentukan Bahwa Semua Keputusan PresidenKeputusan MenteriGubernurPasal 100 UU No. 12/ 2011 menentukan bahwa semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati atau Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 36 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut terletak pada frase "dimaknai sebagai peraturan" Pasal 100 UU No 12/2011 dan "dibaca sebagai peraturanKetentuan Pasal 100 UU No. 12/2011 tersebut berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 56 UU No. 10/2004. Perbedaan tersebut terletak pada frase "dimaknai sebagai peraturan" Pasal 100 UU No 12/2011 dan "dibaca sebagai peraturan" Pasal 56 UU No. 10/2004. Namun syarat yang ditentukan adalah sama, yaitu bahwa sepanjang keputusan tersebut tidak bertentangan dengan UU No. 12/ No. 36/1990 tidak bisa dicantumkan di dalam konsideransProtokol OpsionalCrc NoProtokol Opsional CRC melalui UU No. 9/2012 dan UU No. 10/ 2012, KepPres No. 36/1990 tidak bisa dicantumkan di dalam konsiderans. Selain itu KepPres No.

KonsekuensiHukum Penerapan Dua Kebijakan Australia Selaku Anggota Konvensi Pengungsi Tahun 1951 di Tinjau Dari Konvensi WINA 1969 . Tersimpan di: kebijakan yang dibuat oleh Australia sesuai dengan prinsip-prinsip dalam konvensi 1951 yang berkaitan dengan para pengungsi dan untuk menganalisis bagaimana VCLT 1969 menilai contracting states

KONVENSI WINA 23 MEI 1969 TERJEMAHAN INDONESIA Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Wina, 23 Mei 1969 KEPADA PIHAK YANG STATES CONVENTION SAAT, KEPADA PIHAK YANG SAAT Keadaan CONVENTION, Menimbang peran fundamental dalam sejarah perjanjian hubungan internasional, Menimbang Peran mendasar dalam sejarah hubungan perjanjian internasional, MENGAKUI yang terus meningkat pentingnya perjanjian sebagai sumber hukum internasional dan sebagai sarana untuk mengembangkan kerjasama damai antar bangsa, apa pun konstitusional dan sistem sosial, yang terus meningkat Mengakui Pentingnya Sebagai sumber hukum perjanjian internasional dan Sebagai sarana untuk mengembangkan kerjasama damai antar bangsa, apa pun konstitusional dan sistem sosial, MENDENGAR bahwa prinsip-prinsip persetujuan bebas dan niat baik dan aturan pacta sunt servanda diakui secara universal, Mendengar Bahwa Persetujuan prinsip-prinsip bebas dan baik iman dan aturan pacta sunt servanda diakui secara universal, Menegaskan bahwa sengketa yang menyangkut perjanjian, seperti sengketa internasional lainnya, harus diselesaikan dengan cara-cara damai dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, menegaskan Bahwa Sengketa yang menyangkut perjanjian, seperti Sengketa internasional lainnya, harus diselesaikan dengan cara-cara damai dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, MENGINGAT tekad bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membangun kondisi di mana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban yang timbul dari perjanjian dapat dipertahankan, Penentuan Mengingat bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membangun kondisi di mana keadilan dan Penghormatan terhadap Kewajiban yang timbul dari perjanjian dapat dipertahankan, HAVING DI PIKIRAN prinsip-prinsip hukum internasional yang terkandung dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti prinsip-prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri rakyat, dari kesetaraan kedaulatan dan kemerdekaan dari semua Negara, non-campur tangan dalam urusan domestik Negara, tentang pelarangan ancaman atau penggunaan kekerasan dan penghormatan universal untuk, dan kepatuhan terhadap, hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua, HAVING Pikiran DI prinsip-prinsip hukum internasional yang terkandung dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti prinsip Persamaan hak-prinsip dan Penentuan nasib sendiri rakyat, dari Kedaulatan Kesetaraan dan kemerdekaan dari semua Negara, non-campur tangan dalam urusan domestik Negara, tentang pelarangan penggunaan atau ancaman kekerasan dan Penghormatan universal untuk, dan kepatuhan terhadap, hak asasi manusia dan kebebasan dasar untuk semua, PERCAYA bahwa kodifikasi dan perkembangan progresif hukum perjanjian dicapai dalam Konvensi ini akan mempromosikan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa ditetapkan dalam Piagam PBB, yaitu pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, perkembangan hubungan persahabatan dan pencapaian kerjasama antar bangsa, PERCAYA Bahwa kodifikasi hukum dan perkembangan Progresif perjanjian dicapai dalam Konvensi ini akan mempromosikan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa ditetapkan dalam Piagam PBB, yaitu Pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, perkembangan Pencapaian hubungan persahabatan dan kerjasama antar bangsa, Menegaskan bahwa aturan adat hukum internasional akan terus mengatur pertanyaan yang tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan Konvensi ini, menegaskan Bahwa aturan hukum adat internasional akan terus Mengatur pertanyaan yang tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan Konvensi ini, TELAH MENYETUJUI sebagai berikut BAGIAN PENDAHULUAN PENDAHULUAN Pasal 1 Pasal 1 Ruang Lingkup Lingkup Konvensi Konvensi Konvensi ini berlaku untuk perjanjian antara Serikat. Pasal 2 Penggunaan istilah 1. 1. Untuk tujuan Konvensi ini a "perjanjian" berarti suatu perjanjian internasional dibuat antara Serikat dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang terdapat dalam instrumen tunggal atau dalam dua atau lebih instrumen terkait dan apapun sebutan yang khusus, b "ratifikasi", "penerimaan", "persetujuan" dan "aksesi" berarti dalam setiap kasus tindakan internasional dimana dinamakan demikian membentuk Negara pada pesawat internasional dengan persetujuan untuk terikat oleh perjanjian; c "kekuasaan penuh" berarti sebuah dokumen yang berasal dari pejabat yang berwenang dari suatu Negara menunjuk seseorang atau beberapa orang untuk mewakili Negara untuk bernegosiasi, mengadopsi atau otentikasi teks perjanjian, untuk mengungkapkan persetujuan dari Negara untuk terikat oleh perjanjian, atau menyelesaikan tindakan lain berkenaan dengan perjanjian; d "reservasi" berarti suatu pernyataan sepihak, namun diungkapkan atau bernama, yang dibuat oleh Negara, ketika menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui atau melakukan aksesi untuk sebuah perjanjian, dimana memiliki tujuan untuk mengecualikan atau untuk memodifikasi efek hukum dari ketentuan tertentu perjanjian dalam aplikasi mereka kepada Negara; e "bernegosiasi Negara" berarti Negara yang ikut ambil bagian dalam penyusunan dan adopsi teks perjanjian; f "kontraktor Negara" berarti suatu negara yang telah setuju untuk terikat oleh perjanjian, apakah perjanjian telah memasuki berlaku; g "pesta" berarti Negara yang telah setuju untuk terikat dengan perjanjian dan untuk yang perjanjian ini berlaku; h "Negara ketiga" berarti Negara yang bukan satu pihak dalam perjanjian; i "organisasi internasional" berarti sebuah organisasi antar pemerintah. 2. 2. Ketentuan-ketentuan ayat 1 tentang penggunaan istilah-istilah dalam Konvensi ini adalah tanpa prasangka terhadap penggunaan istilah-istilah atau makna yang dapat diberikan kepada mereka dalam hukum internal dari setiap Negara. Pasal 3 Perjanjian internasional tidak berada dalam ruang lingkup Konvensi ini tidak berada Perjanjian internasional dalam Konvensi Ruang Lingkup Kenyataan bahwa Konvensi ini tidak berlaku untuk menyimpulkan perjanjian internasional antar negara bagian dan mata pelajaran lain hukum internasional atau antara mata pelajaran lainnya seperti hukum internasional, atau tidak perjanjian internasional dalam bentuk tertulis, tidak akan mempengaruhi a kekuatan hukum perjanjian tersebut; b aplikasi kepada mereka dari setiap peraturan yang ditetapkan dalam Konvensi ini yang mereka akan tunduk di bawah hukum internasional secara independen dari Konvensi c penerapan Konvensi terhadap hubungan Serikat sebagai antara diri mereka di bawah perjanjian internasional yang mata pelajaran lain hukum internasional juga pihak. Pasal 4 Non-retroactivity dari Konvensi Tanpa mengesampingkan penerapan setiap peraturan yang ditetapkan dalam Konvensi ini yang akan menjadi subjek perjanjian hukum internasional secara independen di bawah Konvensi, Konvensi berlaku hanya untuk perjanjian-perjanjian yang menyimpulkan oleh Negara setelah berlakunya Konvensi ini berkaitan dengan Negara-negara tanpa mengesampingkan setiap peraturan yang ditetapkan dalam Konvensi ini yang akan menjadi subjek hukum perjanjian internasional secara independen di bawah Konvensi, Konvensi berlaku hanya untuk perjanjian-perjanjian yang menyimpulkan oleh Negara setelah berlakunya Konvensi ini berkaitan dengan Negara-negara tersebut. Pasal 5 Pasal 5 Perjanjian-perjanjian yang membentuk organisasi internasional dan perjanjian Perjanjian yang diadopsi dalam Membentuk organisasi dan perjanjian internasional yang diadopsi dalam organisasi internasional organisasi internasional Konvensi ini berlaku untuk setiap perjanjian yang merupakan instrumen konstituen organisasi internasional dan kepada setiap perjanjian diadopsi dalam sebuah organisasi internasional tanpa mengurangi peraturan terkait dari organisasi. Konvensi ini berlaku untuk setiap perjanjian yang Merupakan Instrumen konstituen dan organisasi internasional kepada setiap perjanjian diadopsi dalam sebuah organisasi internasional terkait tanpa Mengurangi peraturan dari organisasi. BAGIAN II BAGIAN II KESIMPULAN DAN ENTRY INTO FORCE perjanjian Kesimpulan INTO FORCE DAN LEMA perjanjian BAGIAN 1 KESIMPULAN perjanjian BAGIAN 1 Kesimpulan perjanjian Pasal 6 Pasal 6 Kapasitas Serikat untuk menyimpulkan perjanjian Kapasitas Serikat untuk menyimpulkan perjanjian Setiap Negara memiliki kapasitas untuk menyimpulkan perjanjian. Setiap Negara memiliki kapasitas untuk menyimpulkan perjanjian. Pasal 7 Pasal 7 Kekuasaan kekuasaan penuh penuh 1. 1. Seseorang dianggap sebagai mewakili Negara untuk tujuan mengadopsi atau otentikasi teks sebuah perjanjian atau untuk tujuan mengungkapkan persetujuan dari Negara untuk terikat dengan sebuah perjanjian apabila Seseorang Dianggap Sebagai Negara mewakili tujuan untuk mengadopsi atau otentikasi teks sebuah perjanjian atau tujuan untuk mengungkapkan dari Negara Persetujuan untuk Terikat dengan sebuah perjanjian apabila a ia menghasilkan sesuai kekuatan penuh atau a ia menghasilkan sesuai Kekuatan penuh atau b itu muncul dari praktek di Negara yang bersangkutan atau dari keadaan yang lain niat mereka adalah untuk mempertimbangkan orang itu mewakili negara untuk tujuan tersebut dan untuk mengeluarkan dengan kekuatan penuh. b itu Muncul dari praktek di Negara yang bersangkutan atau dari keadaan yang lain adalah niat mereka untuk mempertimbangkan orang itu mewakili negara untuk tujuan tersebut dan untuk mengeluarkan dengan Kekuatan penuh. 2. 2. Dalam kebajikan fungsi mereka dan tanpa harus menghasilkan kekuatan penuh, berikut ini dianggap sebagai mewakili negara mereka Dalam Kebajikan dan fungsi mereka tanpa harus menghasilkan Kekuatan penuh, berikut ini mewakili Dianggap Sebagai Negara bagian a Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Menteri Luar Negeri, dengan tujuan untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan kesimpulan dari suatu perjanjian; a Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Menteri Luar Negeri, untuk tujuan segala Melakukan Tindakan yang berkaitan dengan Kesimpulan dari Suatu perjanjian; b kepala misi diplomatik, untuk tujuan mengadopsi teks perjanjian antara negara akreditasi dan Negara yang terakreditasi mereka, b kepala misi diplomatik, untuk tujuan mengadopsi teks perjanjian antara Negara dan Akreditasi negara yang merekaTERAKREDITASI; c wakil diakreditasi oleh Serikat untuk konferensi internasional atau organisasi internasional atau salah satu organ, untuk tujuan mengadopsi teks perjanjian dalam konferensi itu, organisasi atau organ. c wakil Serikat untuk diakreditasi oleh Konferensi internasional atau organisasi internasional atau salah satu organ tubuh, untuk tujuan mengadopsi Konferensi dalam teks perjanjian itu, organisasi atau organ. Pasal 8 Pasal 8 Konfirmasi berikutnya dari suatu perbuatan yang dilakukan tanpa otorisasi dari berikutnya Konfirmasi Suatu perbuatan yang dilakukan tanpa otorisasi Suatu tindakan yang berkaitan dengan kesimpulan dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh seseorang yang tidak dapat dianggap berdasarkan Pasal 7 karena berwenang untuk mewakili suatu Negara untuk tujuan itu tanpa hukum, kecuali setelah dikonfirmasi oleh Negara tersebut. Suatu Tindakan yang berkaitan dengan Kesimpulan dari Suatu perjanjian yang dilakukan oleh seseorang yang tidak dapat Dianggap berdasarkan Pasal 7 karena berwenang untuk mewakili Suatu Negara untuk tujuan itu tanpa hukum, kecuali setelah dikonfirmasi oleh Negara tersebut. Pasal 9 Pasal 9 Adopsi Adopsi teks teks 1. 1. Adopsi teks perjanjian terjadi karena persetujuan semua Negara yang berpartisipasi dalam penyusunan kecuali sebagaimana ditentukan dalam ayat 2. Adopsi teks perjanjian Persetujuan terjadi karena semua Negara yang berpartisipasi dalam penyusunan kecuali Sebagaimana ditentukan dalam ayat 2. 2. 2. Adopsi teks perjanjian pada konferensi internasional terjadi karena suara dari dua pertiga dari Negara hadir dan memberikan suara, kecuali oleh mayoritas yang sama mereka akan memutuskan untuk menerapkan aturan yang berbeda. Teks adopsi perjanjian internasional pada Konferensi terjadi karena suara dari dua pertiga dari Negara hadir dan Memberikan suara, kecuali oleh mayoritas yang sama mereka akan Memutuskan untuk menerapkan aturan yang berbeda. Pasal 10 Pasal 10 Otentikasi dari teks teks Otentikasi Teks perjanjian yang ditetapkan sebagai otentik dan definitif Teks perjanjian otentik dan ditetapkan Sebagai definitif a dengan prosedur semacam itu sebagaimana diatur dalam teks atau disetujui oleh Negara yang berpartisipasi dalam penyusunan atau a dengan prosedur itu Semacam Sebagaimana diatur dalam teks atau Disetujui oleh Negara yang berpartisipasi dalam penyusunan atau b gagal prosedur tersebut, dengan tanda tangan, tanda tangan referendum iklan atau initialling oleh wakil-wakil dari Negara-negara dari teks perjanjian atau Undang-undang Final konferensi memasukkan teks. b gagal prosedur tersebut, dengan tanda tangan, tanda tangan referendum atau iklan initialling oleh wakil-wakil dari Negara-negara dari teks perjanjian atau Undang-undang Konferensi Final Memasukkan teks. Pasal 11 Pasal 11 Berarti mengekspresikan persetujuan untuk terikat dengan sebuah perjanjian Berarti mengekspresikan Persetujuan untuk Terikat dengan sebuah perjanjian Persetujuan dari Negara untuk terikat oleh suatu perjanjian dapat dinyatakan dengan tanda tangan, merupakan instrumen pertukaran perjanjian, ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi, atau dengan cara lain jika demikian setuju. Dari Negara Persetujuan untuk Terikat oleh Suatu perjanjian dapat dinyatakan dengan tanda tangan, Instrumen Pertukaran Merupakan perjanjian, ratifikasi, penerimaan, Persetujuan atau aksesi, atau dengan cara lain Jika demikian setuju. Pasal 12 Pasal 12 Persetujuan untuk terikat dengan sebuah perjanjian yang diungkapkan oleh tanda tangan Persetujuan untuk Terikat dengan sebuah perjanjian yang diungkapkan oleh tanda tangan 1. 1. Persetujuan dari Negara untuk terikat dengan suatu perjanjian yang dinyatakan dengan tanda tangan dari perwakilan ketika Negara dari Persetujuan untuk Terikat oleh Suatu perjanjian yang dinyatakan dengan tanda tangan dari Perwakilan Ketika a perjanjian memberikan tanda tangan yang akan memiliki efek; a Memberikan tanda tangan perjanjian yang akan memiliki efek; b jika tidak ditetapkan bahwa perundingan Serikat telah disepakati bahwa tanda tangan harus memiliki efek; atau b Jika negosiasi tidak ditetapkan Bahwa Serikat setuju Bahwa tanda tangan harus memiliki efek atau c maksud Negara untuk memberikan efek yang tanda tangan muncul dari kekuatan penuh perwakilannya atau diungkapkan selama negosiasi. c Negara maksud untuk Memberikan efek yang Muncul tanda tangan dari Kekuatan diungkapkan atau perwakilannya penuh selama negosiasi. 2. 2. Untuk keperluan ayat 1 Untuk keperluan ayat 1 a initialling merupakan sebuah teks tanda tangan perjanjian ketika ditetapkan bahwa perundingan Serikat begitu setuju; a initialling Merupakan sebuah tanda tangan teks perjanjian Bahwa Ketika perundingan Serikat ditetapkan begitu setuju; b tanda tangan referendum iklan sebuah perjanjian oleh wakil, jika dikonfirmasi oleh Negara, merupakan tanda tangan lengkap dari perjanjian. b tanda tangan referendum iklan sebuah perjanjian oleh wakil, Jika dikonfirmasi oleh Negara, Merupakan tanda tangan lengkap dari perjanjian. Pasal 13 Pasal 13 Persetujuan untuk terikat dengan suatu perjanjian yang dinyatakan oleh instrumen pertukaran Persetujuan untuk Terikat dengan sebuah perjanjian yang dinyatakan oleh Pertukaran Instrumen Merupakan perjanjian merupakan perjanjian Persetujuan dari Serikat untuk terikat dengan suatu perjanjian yang dibentuk oleh instrumen yang dipertukarkan antara mereka dinyatakan oleh pertukaran ketika; Persetujuan dari Serikat untuk Terikat dengan Suatu perjanjian yang dibentuk oleh Instrumen yang dipertukarkan antara mereka dinyatakan oleh Pertukaran Ketika; a menyediakan instrumen pertukaran mereka akan memiliki efek atau a menyediakan Pertukaran Instrumen mereka akan memiliki efek; atau b jika tidak ditetapkan bahwa Negara-negara itu sepakat bahwa pertukaran instrumen harus memiliki efek. b Jika tidak ditetapkan Bahwa Negara-negara itu sepakat Bahwa Pertukaran Instrumen harus memiliki efek. Pasal 14 Pasal 14 Persetujuan untuk terikat dengan suatu perjanjian yang dinyatakan dengan ratifikasi, penerimaan atau persetujuan Persetujuan untuk Terikat dengan sebuah perjanjian yang diungkapkan oleh ratifikasi, penerimaan atau Persetujuan 1. 1. Persetujuan dari Negara untuk terikat oleh suatu perjanjian dinyatakan oleh ratifikasi ketika Negara dari Persetujuan untuk Terikat oleh Suatu ratifikasi perjanjian Ketika dinyatakan oleh a perjanjian memberikan persetujuan seperti itu harus dinyatakan dengan ratifikasi; a Memberikan Persetujuan perjanjian seperti itu harus diungkapkan dengan cara ratifikasi; b jika tidak ditetapkan bahwa perundingan Serikat telah disepakati bahwa ratifikasi harus diminta; b Jika negosiasi tidak ditetapkan Bahwa Bahwa Serikat sepakat ratifikasi harus diminta; c wakil dari Negara telah menandatangani perjanjian harus diratifikasi; atau c wakil dari Negara telah menandatangani perjanjian harus diratifikasi; atau d niat Negara untuk menandatangani perjanjian itu harus diratifikasi muncul dari kekuatan penuh perwakilannya atau diungkapkan selama negosiasi. d Negara niat untuk menandatangani perjanjian itu harus diratifikasi Muncul dari Kekuatan diungkapkan atau perwakilannya penuh selama negosiasi. 2. 2. Persetujuan dari Negara untuk terikat oleh suatu perjanjian dinyatakan oleh penerimaan atau persetujuan di bawah kondisi serupa dengan yang berlaku untuk ratifikasi. Dari Negara Persetujuan untuk Terikat oleh Suatu perjanjian dinyatakan oleh penerimaan atau di bawah kondisi Persetujuan Serupa dengan yang berlaku untuk ratifikasi. Pasal 15 Pasal 15 Persetujuan untuk terikat dengan sebuah perjanjian yang diungkapkan oleh aksesi Persetujuan untuk Terikat dengan sebuah perjanjian yang diungkapkan oleh aksesi Persetujuan dari Negara untuk terikat oleh suatu perjanjian dinyatakan oleh aksesi ketika Negara dari Persetujuan untuk Terikat oleh perjanjian Suatu Ketika aksesi dinyatakan oleh a perjanjian menyatakan bahwa persetujuan tersebut dapat dinyatakan oleh Negara dengan cara aksesi; a perjanjian Menyatakan Bahwa Persetujuan tersebut dapat dinyatakan oleh Negara dengan cara aksesi; b jika tidak ditetapkan bahwa perundingan Serikat telah disepakati bahwa persetujuan tersebut dapat dinyatakan oleh Negara dengan cara aksesi; atau b Jika negosiasi tidak ditetapkan Bahwa Serikat itu sepakat Bahwa Persetujuan tersebut dapat dinyatakan oleh Negara dengan cara aksesi; atau c semua pihak kemudian sepakat bahwa persetujuan tersebut dapat dinyatakan oleh Negara dengan cara aksesi. c semua sepakat Bahwa PIHAK Kemudian Persetujuan tersebut dapat dinyatakan oleh Negara dengan cara aksesi. Pasal 16 Pasal 16 Pertukaran atau deposit instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi Exchange deposito atau Instrumen ratifikasi, penerimaan, Persetujuan atau aksesi Kecuali jika perjanjian lain menyediakan, instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi menetapkan persetujuan dari Negara untuk terikat dengan sebuah perjanjian di atas Kecuali perjanjian sebaliknya menyediakan, Instrumen ratifikasi, penerimaan, atau aksesi Menetapkan Persetujuan dari Negara Persetujuan untuk Terikat dengan sebuahperjanjian pada a pertukaran antara mereka tertular Serikat; a Pertukaran antara mereka tertular Serikat; b deposito mereka dengan penyimpanan atau b déposit mereka dengan penyimpanan atau c pemberitahuan kepada mereka kontrak Serikat atau ke tempat penyimpanan, jika begitu setuju. c pemberitahuan kepada mereka kontrak Serikat atau ke tempat penyimpanan, Jika begitu setuju. Pasal 17 Pasal 17 Persetujuan untuk terikat oleh bagian dari sebuah perjanjian dan pilihan yang berbeda ketentuan Persetujuan untuk Terikat oleh bagian dari sebuah perjanjian dan ketentuan yang Berbeda-beda pilihan 1. 1. Tanpa berprasangka terhadap artikel 19-23, persetujuan dari Negara untuk terikat oleh bagian dari perjanjian ini hanya efektif jika izin atau perjanjian sehingga kontraktor Serikat yang lain menyetujuinya. Tanpa berprasangka terhadap artikel 19-23, dari Negara Persetujuan untuk Terikat oleh bagian dari perjanjian ini hanya efektif Jika izin atau perjanjian Sehingga kontraktor Serikat yang lain menyetujuinya. 2. 2. Persetujuan dari Negara untuk terikat dengan suatu perjanjian yang memungkinkan pilihan antara ketentuan yang berbeda hanya efektif jika dibuat jelas kepada siapakah di antara ketentuan-ketentuan persetujuan terkait. Dari Negara Persetujuan untuk Terikat dengan Suatu perjanjian yang memungkinkan pilihan antara ketentuan yang Berbeda Jika hanya efektif dibuat jelas kepada siapakah di antara ketentuan-ketentuan terkait Persetujuan. Pasal 18 Kewajiban tidak untuk mengalahkan objek dan tujuan dari sebuah perjanjian sebelum nya berlakunya tidak Kewajiban untuk mengalahkan objek dan tujuan dari sebuah perjanjian sebelum berlakunya nya Suatu Negara diwajibkan untuk menahan diri dari tindakan yang akan mengalahkan objek dan tujuan dari sebuah perjanjian ketika Suatu Negara diwajibkan untuk menahan diri dari Tindakan yang akan mengalahkan objek dan tujuan dari sebuah perjanjian Ketika a telah menandatangani perjanjian atau telah dipertukarkan merupakan instrumen perjanjian tunduk pada ratifikasi, penerimaan atau persetujuan, sampai harus telah membuat jelas niatnya untuk tidak menjadi pihak dalam perjanjian; atau a telah menandatangani perjanjian atau telah dipertukarkan Merupakan perjanjian tunduk pada Instrumen ratifikasi, penerimaan atau Persetujuan, sampai harus telah membuat jelas niatnya untuk tidak menjadi PIHAK dalam perjanjian; atau b telah menyatakan persetujuan untuk terikat oleh perjanjian, sambil menunggu berlakunya perjanjian dan asalkan berlakunya tidak terlalu tertunda. b telah Menyatakan Persetujuan untuk Terikat oleh perjanjian, sambil menunggu berlakunya perjanjian asalkan berlakunya dan tidak terlalu tertunda. BAGIAN 2 RESERVATIONS BAGIAN 2 RESERVATIONS Pasal 19 Pasal 19 Penyusunan Penyusunan reservasi reservasi Suatu Negara mungkin, ketika menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui atau melakukan aksesi untuk sebuah perjanjian, merumuskan pemesanan kecuali Suatu Negara mungkin, Ketika menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui atau aksesi Melakukan untuk sebuah perjanjian, kecuali merumuskan reservasi a reservasi dilarang oleh perjanjian; a reservasi dilarang oleh perjanjian; b perjanjian yang hanya menyediakan pemesanan tertentu, yang tidak termasuk reservasi itu pertanyaan, dapat dibuat; atau b perjanjian yang hanya menyediakan pemesanan Tertentu, yang tidak termasuk reservasi itu pertanyaan, dapat dilakukan; atau c dalam kasus tidak jatuh di bawah sub-paragraf a dan b, reservasi tidak sesuai dengan objek dan tujuan perjanjian. c dalam kasus tidak jatuh di bawah sub-paragraf a dan b, reservasi tidak sesuai dengan objek dan tujuan perjanjian. Pasal 20 Pasal 20 Penerimaan dan keberatan terhadap pemesanan Penerimaan dan keberatan terhadap pemesanan 1. 1. Sebuah reservasi tegas diizinkan oleh perjanjian tidak memerlukan penerimaan berikutnya oleh kontraktor lain Serikat kecuali perjanjian sehingga menyediakan. Sebuah reservasi tegas diizinkan oleh perjanjian tidak Memerlukan penerimaan berikutnya oleh kontraktor lain kecuali perjanjian Sehingga Serikat menyediakan. 2. 2. Ketika itu muncul dari terbatasnya jumlah negosiasi Serikat dan objek dan tujuan dari sebuah perjanjian bahwa penerapan perjanjian secara keseluruhan antara semua pihak adalah kondisi yang penting persetujuan dari masing-masing untuk terikat oleh perjanjian, yang Pemesanan memerlukan penerimaan oleh semua pihak. Ketika itu Muncul dari terbatasnya jumlah objek dan negosiasi Serikat dan tujuan dari sebuah perjanjian Penerapan Bahwa perjanjian secara keseluruhan antara PIHAK semua kondisi adalah Persetujuan yang penting dari masing-masing untuk Terikat oleh perjanjian, yang Pemesanan Memerlukan penerimaan oleh semua PIHAK. 3. 3. Ketika sebuah perjanjian adalah alat konstituen organisasi internasional dan kecuali jika tidak menyediakan, pemesanan membutuhkan penerimaan organ yang kompeten organisasi itu. Ketika alat adalah sebuah perjanjian konstituen dan organisasi internasional kecuali Jika tidak menyediakan, pemesanan membutuhkan penerimaan organ yang kompeten organisasi itu. 4. 4. Dalam kasus-kasus tidak jatuh di bawah ayat-ayat sebelumnya dan kecuali perjanjian lain menyediakan Dalam kasus-kasus tidak jatuh di bawah ayat-ayat sebelumnya dan kecuali perjanjian lain menyediakan a penerimaan oleh Negara kontrak lain pemesanan pemesanan Negara merupakan satu pihak dalam perjanjian dalam kaitannya dengan Negara lainnya jika atau ketika perjanjian ini berlaku bagi orang-orang Serikat; a penerimaan oleh Negara lain pemesanan kontrak pemesanan Merupakan Negara satu PIHAK dalam perjanjian dalam kaitannya dengan Negara lainnya atau Jika Ketika perjanjian ini berlaku bagi orang-orang Serikat; b keberatan dengan kontrak lain Negara untuk pemesanan tidak menghalangi berlakunya perjanjian itu sebagai antara keberatan dan pemesanan Serikat kecuali niat yang berlawanan pasti keberatan yang diungkapkan oleh Negara; b keberatan kontrak dengan Negara lain untuk pemesanan tidak menghalangi Sebagai berlakunya perjanjian itu antara keberatan dan pemesanan Serikat kecuali niat yang berlawanan pasti keberatan yang diungkapkan oleh Negara; c menyatakan suatu tindakan Negara persetujuan untuk terikat dengan perjanjian dan berisi reservasi ini efektif segera setelah setidaknya satu kontraktor lain Negara telah menerima pemesanan. c Menyatakan Tindakan Suatu Negara Persetujuan untuk Terikat dengan perjanjian dan berisi reservasi ini efektif segera setelah kontraktor setidaknya satu Negara lain telah menerima pemesanan. 5. 5. Untuk keperluan ayat 2 dan 4 dan kecuali perjanjian sebaliknya memberikan, pemesanan dianggap telah diterima oleh suatu Negara jika tidak dinaikkan akan memiliki keberatan terhadap pemesanan pada akhir periode dua belas bulan setelah itu diberitahu tentang reservasi atau dengan tanggal yang menyatakan persetujuan untuk terikat oleh perjanjian, yang mana yang kemudian. Untuk keperluan ayat 2 dan 4 dan kecuali perjanjian Memberikan sebaliknya, pemesanan telah diterima oleh Dianggap Suatu Negara Jika tidak dinaikkan akan memiliki keberatan terhadap pemesanan pada akhir periode dua belas bulan setelah itu retur tentang reservasi atau dengan jam yang Menyatakan Persetujuan untuk Terikat oleh perjanjian, yang mana yang Kemudian. Pasal 21 Pasal 21 Efek hukum reservasi dan keberatan terhadap pemesanan Efek hukum keberatan terhadap reservasi dan pemesanan 1. 1. Sebuah reservasi didirikan berkenaan dengan pihak lain sesuai dengan pasal 19, 20 dan 23 Sebuah reservasi Didirikan berkenaan dengan PIHAK lain sesuai dengan pasal 19, 20 dan 23 a memodifikasi untuk pemesanan Negara dalam hubungan dengan pihak lain ketentuan perjanjian yang berhubungan dengan reservasi sejauh mana reservasi dan a memodifikasi untuk pemesanan Negara PIHAK dalam hubungan dengan ketentuan lain yang berhubungan dengan perjanjian reservasi dan tingkat reservasi b memodifikasi ketentuan-ketentuan ini pada tingkat yang sama untuk pihak lain dalam hubungannya dengan Negara pemesanan. b memodifikasi ketentuan-ketentuan ini pada tingkat yang sama untuk PIHAK lain dalam hubungannya dengan Negara pemesanan. 2. 2. Reservasi tidak mengubah ketentuan perjanjian untuk pihak-pihak lain terhadap perjanjian inter se. Reservasi tidak mengubah ketentuan perjanjian untuk PIHAK-PIHAK lain terhadap perjanjian inter se. 3. 3. Ketika sebuah Negara keberatan untuk pemesanan tidak menentang berlakunya perjanjian antara dirinya dan pemesanan Negara, ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan reservasi tidak berlaku sebagai antara dua negara dengan tingkat sebuah Negara tidak keberatan untuk pemesanan menentang berlakunya perjanjian antara dirinya dan pemesanan Negara, ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan reservasi Sebagai tidak berlaku antara dua negara dengan tingkat reservasi. Pasal 22 Pasal 22 Penarikan reservasi dan keberatan terhadap pemesanan Penarikan reservasi dan keberatan terhadap pemesanan 1. 1. Kecuali perjanjian sebaliknya menyediakan, pemesanan dapat ditarik kembali setiap saat dan persetujuan dari Negara yang telah menerima reservasi tidak diperlukan untuk penarikan. Perjanjian kecuali sebaliknya menyediakan, pemesanan dapat ditarik kembali setiap saat dan Persetujuan dari Negara yang telah menerima reservasi tidak diperlukan untuk Penarikan. 2. 2. Kecuali sebaliknya menyediakan perjanjian, keberatan untuk pemesanan dapat ditarik kembali setiap saat. Kecuali sebaliknya menyediakan perjanjian, keberatan untuk pemesanan dapat ditarik kembali setiap saat. 3. 3. Kecuali perjanjian sebaliknya memberikan, atau jika tidak setuju Kecuali sebaliknya Memberikan perjanjian, atau Jika tidak setuju a penarikan pemesanan menjadi operasi dalam hubungannya dengan Negara kontrak lain hanya bila pemberitahuan itu telah diterima oleh Negara; a Penarikan pemesanan menjadi operasi dalam hubungannya dengan kontrak Negara lain hanya bila pemberitahuan itu telah diterima oleh Negara; b penarikan keberatan untuk pemesanan menjadi operasi hanya bila pemberitahuan itu telah diterima oleh Negara yang dirumuskan reservasi. b Penarikan keberatan untuk pemesanan menjadi operasi hanya bila pemberitahuan itu telah diterima oleh Negara yang dirumuskan reservasi. Pasal 23 Pasal 23 Prosedur mengenai Prosedur pemesanan Mengenai pemesanan 1. 1. Sebuah reservasi, penerimaan ekspres pemesanan dan keberatan untuk pemesanan harus dirumuskan secara tertulis dan disampaikan kepada kontraktor Serikat dan Negara lain berhak untuk menjadi pihak dalam perjanjian. Sebuah reservasi, pemesanan dan penerimaan Ekspres keberatan untuk pemesanan harus dirumuskan secara tertulis dan disampaikan kepada kontraktor Serikat dan Negara lain berhak untuk menjadi PIHAK dalam perjanjian. 2. 2. Jika dirumuskan ketika menandatangani perjanjian tunduk pada ratifikasi, penerimaan atau persetujuan, pemesanan harus dikonfirmasi secara resmi oleh Negara pemesanan saat mengungkapkan persetujuan untuk terikat oleh perjanjian. Jika dirumuskan Ketika menandatangani perjanjian tunduk pada ratifikasi, penerimaan atau Persetujuan, pemesanan harus dikonfirmasi secara resmi oleh Negara pemesanan jam Persetujuan untuk Terikat mengungkapkan oleh perjanjian. Dalam kasus seperti reservasi akan dianggap sebagai telah dibuat pada tanggal konfirmasi. Dalam kasus seperti reservasi akan Dianggap Sebagai telah dibuat pada tanggal konfirmasi. 3. 3. Penerimaan ekspres, atau keberatan, pemesanan dibuat sebelumnya untuk konfirmasi reservasi itu sendiri tidak memerlukan konfirmasi. Penerimaan Ekspres, atau keberatan, pemesanan dibuat sebelumnya untuk konfirmasi reservasi itu sendiri tidak Memerlukan konfirmasi. 4. 4. Penarikan pemesanan atau keberatan untuk pemesanan harus dirumuskan secara tertulis. Penarikan pemesanan atau keberatan untuk pemesanan harus dirumuskan secara tertulis. BAGIAN 3 MASUK KE APLIKASI GAYA DAN SEMENTARA perjanjian BAGIAN 3 MASUK KE APLIKASI GAYA DAN Sementara perjanjian Pasal 24 Pasal 24 Berlakunya Berlakunya 1. 1. Sebuah perjanjian masuk berlaku dengan cara tersebut dan pada tanggal tersebut karena dapat memberikan atau sebagai negosiasi Serikat mungkin setuju. Sebuah masuk perjanjian tersebut berlaku dengan cara dan pada tanggal tersebut karena dapat Memberikan Sebagai negosiasi atau mungkin Serikat setuju. 2. 2. Gagal ketentuan tersebut atau perjanjian, sebuah perjanjian masuk berlaku sesegera persetujuan untuk terikat dengan perjanjian telah ditetapkan untuk semua negosiasi Serikat. Gagal ketentuan atau perjanjian tersebut, sebuah perjanjian sesegera masuk berlaku Persetujuan untuk Terikat dengan perjanjian telah ditetapkan untuk semua negosiasi Serikat. 3. 3. Ketika persetujuan dari Negara untuk terikat dengan suatu perjanjian yang didirikan pada tanggal setelah perjanjian ini mulai berlaku, perjanjian berlaku untuk masuk ke Negara tersebut pada tanggal, kecuali sebaliknya memberikan perjanjian. Ketika dari Negara Persetujuan untuk Terikat dengan Suatu perjanjian yang Didirikan pada tanggal setelah perjanjian ini mulai berlaku, perjanjian berlaku untuk masuk ke Negara tersebut pada tanggal, kecuali sebaliknya Memberikan perjanjian. 4. 4. Ketentuan-ketentuan dalam suatu perjanjian yang mengatur otentikasi dari teks, pembentukan persetujuan dari Serikat untuk terikat oleh perjanjian, cara atau tanggal berlakunya, pemesanan, fungsi penyimpanan dan hal-hal lain yang muncul dengan sendirinya sebelum berlakunya perjanjian berlaku dari waktu adopsi dari teks. Ketentuan-ketentuan Dalam Suatu perjanjian yang Mengatur otentikasi dari teks, dari Serikat Pembentukan Persetujuan untuk Terikat oleh perjanjian, cara atau tanggal berlakunya, pemesanan, fungsi penyimpanan dan hal-hal lain yang Muncul dengan sendirinya berlaku sebelum berlakunya perjanjian dari waktu adopsi dari teks. Pasal 25 Pasal 25 Sementara aplikasi Sementara aplikasi 1. 1. Sebuah perjanjian atau suatu bagian dari sebuah perjanjian yang diterapkan untuk sementara ditangguhkan dengan berlakunya apabila Sebuah perjanjian atau Suatu bagian dari sebuah perjanjian yang diterapkan sementara ditangguhkan dengan berlakunya apabila a perjanjian itu sendiri sehingga menyediakan atau a perjanjian itu sendiri Sehingga menyediakan; atau b negosiasi Serikat dalam beberapa cara lain agar setuju. b negosiasi Serikat dalam beberapa cara lain agar setuju. 2. 2. Kecuali jika tidak menyediakan atau perjanjian perundingan Serikat jika tidak setuju, sementara penerapan perjanjian atau bagian dari perjanjian berkenaan dengan suatu Negara harus diakhiri jika memberitahukan bahwa Negara Negara lain antara perjanjian yang sedang diterapkan sementara dari tidak berniat untuk menjadi pihak dalam perjanjian. Kecuali Jika tidak menyediakan atau perundingan perjanjian Serikat Jika tidak setuju, sementara Penerapan perjanjian atau bagian dari perjanjian berkenaan dengan Suatu Negara harus diakhiri Jika memberitahukan Bahwa Negara Negara lain perjanjian antara yang sedang diterapkan sementara dari tidak berniat untuk menjadi PIHAK dalam perjanjian. BAGIAN III BAGIAN III Observance, PERMOHONAN DAN INTERPRETASI perjanjian Observance, Permohonan DAN Interpretasi perjanjian BAGIAN 1 Observance perjanjian BAGIAN 1 Observance perjanjian Pasal 26 Pasal 26 Pacta sunt servanda Pacta sunt servanda Setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak untuk itu dan harus dilakukan oleh mereka dengan itikad baik. Setiap perjanjian yang berlaku Mengikat para PIHAK untuk itu dan harus dilakukan oleh mereka dengan itikad baik. Pasal 27 Pasal 27 Hukum internal dan kepatuhan terhadap Hukum perjanjian internal dan kepatuhan terhadap perjanjian Suatu pihak tidak boleh memohon ketentuan hukum internalnya sebagai pembenaran atas kegagalan untuk melakukan perjanjian. Suatu PIHAK tidak boleh memohon ketentuan hukum internalnya Sebagai pembenaran atas kegagalan untuk Melakukan perjanjian. Kaidah ini tanpa prasangka terhadap pasal 46. Kaidah ini tanpa prasangka terhadap pasal 46. BAGIAN 2 APLIKASI perjanjian BAGIAN 2 APLIKASI perjanjian Pasal 28 Pasal 28 Non-retroactivity perjanjian Non-retroactivity perjanjian Kecuali niat yang berbeda muncul dari perjanjian atau jika tidak ditetapkan, dengan ketentuan tidak mengikat pihak dalam kaitannya dengan setiap tindakan atau fakta yang terjadi atau situasi apa pun yang tidak lagi ada sebelum tanggal berlakunya perjanjian dengan hormat ke pesta. Kecuali niat yang Berbeda Muncul Jika dari perjanjian atau tidak ditetapkan, dengan ketentuan tidak Mengikat PIHAK dalam kaitannya dengan setiap Tindakan atau fakta yang terjadi atau Situasi apa pun yang tidak lagi ada sebelum tanggal berlakunya perjanjian dengan hormat ke pesta. Pasal 29 Pasal 29 Teritorial lingkup perjanjian perjanjian Lingkup Sejarah Kecuali niat yang berbeda muncul dari perjanjian atau jika tidak ditetapkan, sebuah perjanjian yang mengikat masing-masing pihak dalam hal seluruh wilayah. Kecuali niat yang Berbeda Muncul Jika dari perjanjian atau tidak ditetapkan, sebuah perjanjian yang Mengikat PIHAK masing-masing dalam hal seluruh wilayah. Pasal 30 Pasal 30 Penerapan perjanjian berturut-turut yang berkaitan dengan subjek yang sama-materi Penerapan perjanjian berturut-turut yang berkaitan dengan subjek yang sama-materi 1. 1. Perihal pasal 103 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, hak-hak dan kewajiban Negara Pihak untuk berturut-perjanjian yang berkaitan dengan subjek-materi yang sama akan ditentukan sesuai dengan paragraf berikut. Perihal pasal 103 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, hak-Hak dan Kewajiban Negara Pihak untuk berturut-perjanjian yang berkaitan dengan subjek-materi yang sama akan ditentukan sesuai dengan paragraf berikut. 2. 2. Ketika sebuah perjanjian menetapkan bahwa tunduk kepada, atau bahwa tidak dianggap sebagai tidak sesuai dengan, sebelumnya atau kemudian perjanjian, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian lain yang berlaku. Ketika sebuah perjanjian Menetapkan Bahwa tunduk kepada, atau tidak Bahwa Dianggap Sebagai tidak sesuai dengan, sebelumnya atau perjanjian Kemudian, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian lain yang berlaku. 3. 3. Ketika semua pihak dalam perjanjian sebelumnya adalah juga pihak yang kemudian perjanjian tapi perjanjian sebelumnya tidak dihentikan atau ditangguhkan beroperasi berdasarkan Pasal 59, perjanjian sebelumnya hanya berlaku untuk sejauh bahwa ketentuan-ketentuan yang kompatibel dengan orang-orang yang kemudian semua PIHAK dalam perjanjian sebelumnya juga adalah PIHAK yang Kemudian perjanjian tapi perjanjian sebelumnya tidak dihentikan atau ditangguhkan beroperasi berdasarkan Pasal 59, perjanjian sebelumnya hanya berlaku untuk Sejauh Bahwa ketentuan-ketentuan yang kompatibel dengan orang-orang yang Kemudian perjanjian. 4. 4. Ketika para pihak dalam perjanjian nanti tidak termasuk semua pihak yang sebelumnya Ketika para PIHAK dalam perjanjian nanti tidak termasuk semua PIHAK yang sebelumnya a antara Negara-negara Pihak untuk kedua perjanjian berlaku aturan yang sama seperti dalam ayat 3; a Sebagai antara Negara-negara Pihak untuk kedua perjanjian berlaku aturan yang sama seperti dalam ayat 3; b antara Negara Pihak kepada kedua perjanjian dan Negara Pihak hanya salah satu perjanjian, perjanjian yang kedua belah pihak Serikat bersama mereka mengatur hak dan kewajiban. b antara kedua Negara Pihak kepada Negara Pihak dan perjanjian hanya salah satu perjanjian, perjanjian yang kedua belah PIHAK Serikat bersama mereka Mengatur Hak dan Kewajiban. 5. 5. Ayat 4 adalah tanpa prasangka terhadap pasal 41, atau kepada pertanyaan tentang penghentian atau penundaan pelaksanaan perjanjian berdasarkan Pasal 60 atau pertanyaan apapun tanggung jawab yang mungkin timbul untuk Negara dari kesimpulan atau penerapan perjanjian ketentuan yang bertentangan dengan kewajiban terhadap negara lain di bawah perjanjian lain. Ayat 4 adalah tanpa prasangka terhadap pasal 41, atau kepada pertanyaan tentang Penghentian atau penundaan pelaksanaan perjanjian berdasarkan Pasal 60 atau tanggung jawab apapun pertanyaan yang mungkin timbul dari Negara untuk Kesimpulan Penerapan perjanjian atau ketentuan yang bertentangan dengan Kewajiban terhadap negara lain di bawah perjanjian lain BAGIAN 3 Penafsiran perjanjian Pasal 31 Pasal 31 Aturan umum Penafsiran penafsiran Umum 1. 1. Suatu perjanjian harus ditafsirkan dengan itikad baik sesuai dengan arti biasa untuk diberikan kepada syarat-syarat perjanjian dalam konteksnya dan dalam terang dari objek dan tujuan. Suatu perjanjian harus ditafsirkan dengan itikad baik sesuai dengan arti biasa untuk diberikan kepada syarat-syarat perjanjian dalam konteksnya dan dalam terang dari objek dan tujuan. 2. 2. Konteks untuk tujuan penafsiran perjanjian meliputi, di samping teks, termasuk mukadimah dan lampiran Konteks Penafsiran perjanjian untuk tujuan meliputi, di samping teks, termasuk basa-basi dan lampiran a kesepakatan apapun yang berkaitan dengan perjanjian yang dibuat antara semua pihak sehubungan dengan berakhirnya perjanjian; a Kesepakatan apapun yang berkaitan dengan perjanjian yang dibuat antara semua PIHAK sehubungan dengan Kesimpulan dari perjanjian; b setiap instrumen yang dibuat oleh salah satu pihak atau lebih sehubungan dengan kesimpulan dari perjanjian dan diterima oleh pihak lain sebagai instrumen yang terkait dengan perjanjian. b setiap Instrumen yang dibuat oleh salah satu atau lebih PIHAK sehubungan dengan Kesimpulan dari perjanjian dan diterima oleh PIHAK lain Sebagai Instrumen yang terkait dengan perjanjian. 3. 3. Ada akan diperhitungkan, bersama dengan konteks Ada akan diperhitungkan, bersama dengan Konteks a kesepakatan berikutnya di antara para pihak mengenai perjanjian penafsiran atau penerapan ketentuan-ketentuannya, a perjanjian berikutnya antara PIHAK-PIHAK Penafsiran atau perjanjian mengenai Penerapan ketentuan-ketentuannya; b praktek berikutnya dalam penerapan perjanjian, yang menetapkan kesepakatan para pihak terkait dengan penafsiran; b Penerapan dalam praktek perjanjian berikutnya, yang Menetapkan Kesepakatan para PIHAK terkait dengan Penafsiran; c semua peraturan terkait dari hukum internasional yang berlaku dalam hubungan antara para pihak. c semua peraturan terkait dari hukum internasional yang berlaku dalam hubungan antara para PIHAK. 4. 4. Makna khusus akan diberikan kepada istilah jika ditetapkan bahwa para pihak dimaksudkan. Makna khusus akan diberikan kepada istilah para Jika ditetapkan Bahwa PIHAK dimaksudkan. Pasal 32 Pasal 32 Tambahan Tambahan berarti interpretasi berarti Interpretasi Jalan lain mungkin harus tambahan berarti interpretasi, termasuk pekerjaan persiapan perjanjian dan keadaan dari kesimpulan, untuk mengkonfirmasi makna yang dihasilkan dari penerapan pasal 31, atau untuk menentukan makna ketika interpretasi menurut pasal 31 Jalan lain mungkin harus berarti Interpretasi tambahan, termasuk pekerjaan persiapan perjanjian dan keadaan dari Kesimpulan, untuk mengkonfirmasi makna yang dihasilkan dari Penerapan pasal 31, atau untuk menentukan makna Ketika Interpretasi menurut pasal 31 a meninggalkan makna ambigu atau tidak jelas, atau a Meninggalkan makna ambigu atau tidak jelas atau b mengarah pada hasil yang jelas-jelas tidak masuk akal atau tidak masuk akal. b mengarah pada hasil yang jelas-jelas tidak masuk akal atau tidak masuk akal. Pasal 33 Pasal 33 Penafsiran perjanjian dikonfirmasi dalam dua atau lebih bahasa Penafsiran perjanjian dikonfirmasi dalam dua atau lebih bahasa 1. 1. Bila perjanjian telah dikonfirmasi dalam dua atau lebih bahasa, teks tersebut akan sama-sama berwibawa dalam setiap bahasa, kecuali perjanjian menyediakan atau para pihak sepakat bahwa, dalam kasus divergensi, teks tertentu yang akan berlaku. Bila perjanjian telah dikonfirmasi dalam dua atau lebih bahasa, teks tersebut akan sama-sama berwibawa dalam setiap bahasa, kecuali perjanjian atau menyediakan para PIHAK sepakat Bahwa, dalam kasus divergensi, teks Tertentu yang akan berlaku. 2. 2. Sebuah versi dari perjanjian dalam bahasa selain salah satu teks yang telah dikonfirmasi akan dianggap sebagai teks otentik hanya jika perjanjian demikian menyediakan atau para pihak menyetujuinya. Sebuah versi dari perjanjian dalam bahasa selain salah satu teks yang telah dikonfirmasi akan Dianggap Sebagai teks otentik Jika perjanjian demikian hanya menyediakan atau para PIHAK menyetujuinya. 3. 3. Syarat-syarat perjanjian yang dianggap memiliki arti yang sama di masing-masing teks otentik. Syarat-syarat perjanjian yang Dianggap memiliki arti yang sama di masing-masing teks otentik. 4. 4. Kecuali di mana teks tertentu berlaku sesuai dengan ayat 1, ketika perbandingan teks yang otentik mengungkapkan perbedaan makna yang penerapan pasal 31 dan 32 tidak menghapus, makna yang paling mendamaikan teks, dengan memperhatikan objek dan Tujuan dari perjanjian, harus diadopsi. Kecuali di mana teks Tertentu berlaku sesuai dengan ayat 1, Ketika perbandingan teks yang otentik yang mengungkapkan makna Perbedaan Penerapan pasal 31 dan 32 tidak Menghapus, makna yang paling mendamaikan teks, dengan Memperhatikan objek dan Tujuan dari perjanjian, harus diadopsi. BAGIAN 4 perjanjian dan SERIKAT KETIGA BAGIAN 4 perjanjian dan ketiga STATES Pasal 34 Pasal 34 Aturan umum mengenai Serikat ketiga Aturan umum mengenai ketiga Serikat Sebuah perjanjian baik tidak menciptakan kewajiban atau hak bagi Negara ketiga tanpa persetujuan. Sebuah perjanjian Menciptakan Kewajiban tidak baik atau hak bagi Negara ketiga tanpa Persetujuan. Pasal 35 Pasal 35 Memberikan kewajiban perjanjian untuk ketiga perjanjian Kewajiban Memberikan Serikat untuk ketiga Serikat Timbul kewajiban Negara untuk ketiga dari suatu ketentuan dalam suatu perjanjian jika pihak dalam perjanjian penyediaan bermaksud menjadi sarana untuk membangun dan kewajiban Negara ketiga secara tegas menerima bahwa kewajiban secara Kewajiban Negara untuk ketiga dari Suatu ketentuan dalam perjanjian Suatu Jika PIHAK dalam perjanjian Penyediaan bermaksud menjadi sarana untuk membangun dan Kewajiban Negara ketiga Bahwa secara tegas Kewajiban menerima secara tertulis. Pasal 36 Pasal 36 Perjanjian untuk memberikan hak bagi Perjanjian Serikat ketiga untuk Memberikan hak untuk ketiga Serikat 1. 1. Hak muncul karena Negara ketiga dari suatu ketentuan dalam suatu perjanjian jika pihak dalam perjanjian bermaksud agar sesuai ketentuan yang benar baik kepada Negara ketiga, atau kepada sekelompok Negara mana ia berasal, atau untuk semua Negara, danNegara ketiga assents dengannya. Its persetujuan akan dianggap asalkan tidak dinyatakan sebaliknya, kecuali sebaliknya memberikan perjanjian. Hak Muncul karena ketiga Negara Suatu ketentuan dari perjanjian Duhai Jika PIHAK bermaksud agar dalam perjanjian sesuai ketentuan yang benar baik kepada Negara ketiga, atau kepada sekelompok Negara mana ia berasal, atau untuk semua Negara, dan Negara ketiga assents dengannya. Persetujuan yang akan Dianggap asalkan tidak dinyatakan sebaliknya, kecuali sebaliknya Memberikan perjanjian. 2. 2. Suatu Negara menjalankan hak sesuai dengan ayat 1 harus memenuhi syarat-syarat untuk latihan diatur dalam perjanjian atau didirikan sesuai dengan perjanjian. Suatu hak Menjalankan Negara sesuai dengan ayat 1 harus Memenuhi syarat-syarat untuk latihan diatur dalam perjanjian atau Didirikan sesuai dengan perjanjian. Pasal 37 Pasal 37 Pencabutan atau perubahan dari kewajiban atau hak-hak ketiga Pencabutan Serikat atau modifikasi dari Kewajiban atau hak-hak ketiga Serikat 1. 1. Ketika sebuah kewajiban telah muncul untuk Negara ketiga sesuai dengan pasal 35, kewajiban dapat dicabut atau diubah hanya dengan persetujuan para pihak dalam perjanjian dan Negara ketiga, kecuali jika ditetapkan bahwa sebaliknya mereka sebuah Muncul telah Kewajiban Negara untuk ketiga sesuai dengan pasal 35, Kewajiban dapat diubah hanya Dicabut atau Persetujuan dengan para PIHAK dalam perjanjian dan Negara ketiga, kecuali ditetapkan Bahwa Jika sebaliknya mereka setuju. 2. 2. Ketika hak telah muncul untuk Negara ketiga sesuai dengan pasal 36, yang tepat mungkin tidak dapat dicabut atau diubah oleh para pihak jika ditetapkan bahwa hak itu dimaksudkan untuk tidak dapat ditarik kembali atau tunduk pada modifikasi tanpa persetujuan dari Negara ketiga . Ketika hak telah Muncul ketiga untuk Negara sesuai dengan pasal 36, yang tepat mungkin tidak dapat Dicabut atau diubah oleh para PIHAK ditetapkan Jika Bahwa hak itu dimaksudkan untuk tidak dapat ditarik kembali tunduk pada modifikasi atau tanpa Persetujuan dari ketiga Negara. Pasal 38 Pasal 38 Aturan dalam sebuah perjanjian mengikat ketiga menjadi Serikat melalui kebiasaan internasional dalam sebuah perjanjian Aturan Mengikat Serikat ketiga menjadi kebiasaan internasional melalui Tidak ada dalam pasal 34-37 menghalangi sebuah aturan yang ditetapkan dalam perjanjian dari mengikat menjadi Negara ketiga sebagai aturan adat hukum internasional, diakui sebagai demikian. Tidak ada dalam pasal 34-37 menghalangi sebuah aturan yang ditetapkan dalam perjanjian dari ketiga Mengikat Sebagai Negara memiliki aturan hukum adat internasional, diakui Sebagai demikian. BAGIAN IV BAGIAN IV PERUBAHAN DAN MODIFIKASI perjanjian PERUBAHAN DAN MODIFIKASI perjanjian Pasal 39 Pasal 39 Aturan umum mengenai amandemen perjanjian Aturan umum mengenai amandemen perjanjian Sebuah perjanjian dapat diubah dengan kesepakatan antara para pihak. Sebuah perjanjian dapat diubah dengan Kesepakatan antara para PIHAK. Aturan yang ditetapkan dalam Bagian II berlaku untuk perjanjian kecuali sejauh mungkin sebaliknya perjanjian sediakan. Aturan yang ditetapkan dalam Bagian II berlaku untuk perjanjian kecuali perjanjian Sejauh Sediakan mungkin sebaliknya. Pasal 40 Pasal 40 Amandemen perjanjian multilateral Amandemen perjanjian multilateral 1. 1. Kecuali sebaliknya memberikan perjanjian, amandemen perjanjian multilateral diatur oleh paragraf berikut. Kecuali sebaliknya Memberikan perjanjian, amandemen perjanjian multilateral diatur oleh paragraf berikut. 2. 2. Setiap proposal untuk mengamandemen perjanjian multilateral seperti antara semua pihak harus diberitahukan kepada semua kontrak Serikat, yang masing-masing berhak untuk mengambil bagian dalam Setiap proposal untuk mengamandemen perjanjian multilateral seperti antara semua PIHAK harus diberitahukan kepada semua kontrak Serikat , yang masing-masing mempunyai hak untuk banteng bagian dalam a Keputusan mengenai tindakan yang akan diambil dalam kaitannya dengan usulan seperti; a Keputusan mengenai Tindakan yang akan diambil dalam kaitannya dengan usulan seperti; b negosiasi dan kesimpulan dari setiap perjanjian untuk amandemen perjanjian. b negosiasi dan Kesimpulan dari setiap perjanjian untuk amandemen perjanjian. 3. 3. Setiap Negara berhak untuk menjadi pihak dalam perjanjian juga harus berhak untuk menjadi pihak dalam perjanjian sebagaimana telah diubah. Setiap Negara berhak untuk menjadi PIHAK dalam perjanjian juga harus berhak untuk menjadi PIHAK dalam perjanjian Sebagaimana telah diubah. 4. 4. Amandemen perjanjian yang tidak mengikat setiap Negara sudah satu pihak dalam perjanjian, yang tidak menjadi pihak dalam perjanjian amandemen; pasal 30, ayat 4 b, berlaku dalam kaitannya dengan Negara tersebut. Amandemen perjanjian yang tidak Mengikat setiap Negara sudah satu PIHAK dalam perjanjian, yang tidak memiliki perjanjian dalam amandemen PIHAK; pasal 30, ayat 4 b, berlaku dalam kaitannya dengan Negara tersebut. 5. 5. Setiap Negara yang menjadi pihak dalam perjanjian setelah berlakunya perjanjian yang akan mengubah, gagal ekspresi niat yang berbeda oleh Negara Setiap Negara yang menjadi PIHAK dalam perjanjian setelah berlakunya perjanjian yang akan mengubah, gagal ekspresi niat yang Berbeda oleh Negara a dianggap sebagai pihak dalam perjanjian sebagaimana telah diubah dan a Dianggap Sebagai PIHAK dalam perjanjian Sebagaimana telah diubah; dan b dianggap sebagai pihak dalam perjanjian unamended dalam hubungannya dengan pihak manapun terhadap perjanjian tidak terikat oleh perjanjian amandemen. b Dianggap Sebagai PIHAK dalam perjanjian unamended dalam hubungannya dengan perjanjian terhadap PIHAK manapun tidak Terikat oleh perjanjian amandemen. Pasal 41 Pasal 41 Perjanjian multilateral untuk memodifikasi perjanjian antara para pihak tertentu hanya memodifikasi Perjanjian multilateral perjanjian antara para PIHAK hanya Tertentu 1. 1. Dua atau lebih dari pihak dalam suatu perjanjian multilateral dapat menyimpulkan kesepakatan untuk mengubah perjanjian itu sebagai antara diri mereka sendiri jika Dua atau lebih dari pihak dalam perjanjian multilateral Suatu Kesepakatan dapat menyimpulkan untuk mengubah Sebagai perjanjian itu antara diri mereka sendiri Jika a kemungkinan modifikasi seperti yang diatur oleh perjanjian; atau a Kemungkinan modifikasi seperti yang diatur oleh perjanjian; atau b modifikasi tersebut tidak dilarang oleh perjanjian dan b modifikasi tersebut tidak dilarang oleh perjanjian dan i tidak mempengaruhi kenikmatan oleh pihak lain hak-hak mereka di bawah perjanjian atau pelaksanaan kewajiban mereka; i tidak Mempengaruhi Kenikmatan oleh PIHAK lain hak-hak mereka di bawah perjanjian atau Kewajiban kinerja mereka; ii tidak berhubungan dengan penyediaan, pengurangan dari yang tidak sesuai dengan pelaksanaan yang efektif objek dan tujuan perjanjian secara keseluruhan. ii tidak berhubungan dengan Penyediaan, Pengurangan dari yang tidak sesuai dengan pelaksanaan yang efektif dan tujuan objek perjanjian secara keseluruhan. 2. 2. Kecuali dalam kasus jatuh di bawah ayat 1 a perjanjian jika tidak menyediakan, para pihak yang bersangkutan harus memberitahukan kepada pihak lain niat mereka untuk menyimpulkan perjanjian dan modifikasi terhadap perjanjian yang dalam kasus jatuh di bawah ayat 1 a perjanjian Jika tidak menyediakan, para PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan kepada PIHAK lain niat mereka untuk menyimpulkan perjanjian dan modifikasi terhadap perjanjian yang Memberikan. BAGIAN V BAGIAN V ATLAS, PENGAKHIRAN DAN PENANGGUHAN DARI OPERASI ATLAS, PENANGGUHAN DAN PENGAKHIRAN DARI OPERASI Perjanjian Perjanjian BAGIAN 1 KETENTUAN UMUM BAGIAN 1 KETENTUAN UMUM Pasal 42 Pasal 42 Validitas dan keberlangsungan yang berlaku perjanjian Validitas dan keberlangsungan yang berlaku perjanjian 1. 1. Keabsahan perjanjian atau persetujuan dari Negara untuk terikat oleh suatu perjanjian hanya dapat diberhentikan melalui penerapan Konvensi ini. Keabsahan perjanjian atau dari Negara Persetujuan untuk Terikat oleh Suatu perjanjian hanya dapat diberhentikan melalui Penerapan Konvensi ini. 2. 2. Pengakhiran perjanjian, maka pengaduan atau penarikan pesta, mungkin terjadi hanya sebagai akibat dari penerapan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian atau dari Konvensi ini. Pengakhiran perjanjian, maka pengaduan atau Penarikan pesta, mungkin terjadi hanya Sebagai akibat dari Penerapan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian atau dari Konvensi ini. Aturan yang sama juga berlaku untuk penghentian operasi dari sebuah perjanjian. Aturan yang sama juga berlaku untuk Penghentian operasi dari sebuah perjanjian. Pasal 43 Pasal 43 Kewajiban yang ditentukan oleh hukum internasional secara independen dari Kewajiban perjanjian yang ditentukan oleh hukum internasional secara independen dari Suatu perjanjian Ketidakberlakuan, penghentian atau celaan dari suatu perjanjian, penarikan partai dari itu, atau penangguhan operasinya, sebagai akibat dari penerapan Konvensi ini atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, tidak dengan cara apa pun merusak tugas dari setiap Negara untuk memenuhi kewajiban apapun yang terkandung dalam perjanjian yang akan tunduk di bawah hukum internasional secara terpisah dari Penghentian atau celaan dari Suatu perjanjian, Penarikan dari partai itu, atau penangguhan operasinya, Sebagai akibat dari Penerapan Konvensi ini atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, tidak dengan cara apa pun Merusak tugas dari setiap Negara untuk Memenuhi Kewajiban apapun yang terkandung dalam perjanjian yang akan tunduk di bawah hukum internasional secara terpisah dari perjanjian. Pasal 44 Pasal 44 Keterpisahan dari ketentuan-ketentuan perjanjian Keterpisahan dari ketentuan-ketentuan perjanjian 1. 1. Sebuah hak pesta, diatur dalam sebuah perjanjian atau yang timbul berdasarkan Pasal 56, untuk mengecam, menarik diri dari atau menangguhkan pelaksanaan perjanjian hanya dapat dilakukan terhadap seluruh perjanjian kecuali perjanjian sebaliknya menyediakan atau sebaliknya pihak setuju. Hak Sebuah pesta, diatur dalam sebuah perjanjian atau yang timbul berdasarkan Pasal 56, untuk mengecam, menarik diri dari perjanjian atau menangguhkan pelaksanaan hanya dapat dilakukan terhadap seluruh perjanjian perjanjian kecuali sebaliknya menyediakan PIHAK setuju atau sebaliknya. 2. 2. Sebuah tanah untuk membatalkan, mengakhiri, menarik diri dari atau menangguhkan pelaksanaan suatu perjanjian yang diakui dalam Konvensi ini dapat dijalankan hanya dengan hormat kepada seluruh perjanjian kecuali sebagaimana ditentukan dalam paragraf berikut atau dalam pasal 60. Sebuah tanah untuk membatalkan, mengakhiri, atau menarik diri dari perjanjian Suatu menangguhkan pelaksanaan yang diakui dalam Konvensi ini dapat dijalankan hanya dengan hormat kepada seluruh perjanjian kecuali Sebagaimana ditentukan dalam paragraf berikut atau dalam pasal 60. 3. 3. Jika tanah semata-mata berkaitan dengan pasal-pasal tertentu, mungkin akan dipanggil hanya dengan hormat kepada orang-klausula mana Jika tanah semata-mata berkaitan dengan pasal-pasal Tertentu, mungkin akan dipanggil hanya berkaitan dengan pasal-pasal tersebut di mana a kata klausa-klausa dapat dipisahkan dari sisa perjanjian yang berkaitan dengan aplikasi mereka, a kata klausa-klausa dapat dipisahkan dari sisa perjanjian yang berkaitan dengan aplikasi mereka; b itu muncul dari perjanjian atau jika tidak ditetapkan bahwa penerimaan dari orang-orang klausa bukan dasar penting persetujuan dari pihak lain atau pihak-pihak untuk terikat dengan perjanjian secara keseluruhan; dan b itu Muncul dari perjanjian atau Jika tidak ditetapkan Bahwa penerimaan dari orang-orang penting klausa dasar bukan Persetujuan dari pihak lain atau PIHAK-PIHAK untuk Terikat dengan perjanjian secara keseluruhan; dan c kinerja melanjutkan sisa perjanjian tidak akan adil. c kinerja melanjutkan sisa perjanjian tidak akan adil. 4. 4. Dalam kasus-kasus yang jatuh di bawah pasal 49 dan 50 Negara berhak untuk memohon penipuan atau korupsi dapat melakukannya dengan baik untuk menghormati seluruh perjanjian atau, sesuai dengan ayat 3, untuk pasal-pasal tertentu saja. Dalam kasus-kasus yang jatuh di bawah pasal 49 dan 50 Negara berhak untuk memohon penipuan atau korupsi dapat melakukannya dengan baik untuk menghormati seluruh perjanjian atau, sesuai dengan ayat 3, untuk pasal-pasal Tertentu saja. 5. 5. Dalam kasus-kasus jatuh di bawah pasal 51, 52 dan 53, tidak ada pemisahan ketentuan perjanjian diperbolehkan. Dalam kasus-kasus jatuh di bawah pasal 51, 52 dan 53, tidak ada ketentuan perjanjian pemisahan diperbolehkan. Pasal 45 Pasal 45 Kehilangan hak untuk meminta dasar untuk membatalkan, mengakhiri, menarik diri dari Kehilangan hak untuk Meminta dasar untuk membatalkan, mengakhiri, menarik diri dari atau menangguhkan pelaksanaan perjanjian atau menangguhkan pelaksanaan perjanjian Suatu Negara tidak lagi meminta dasar untuk membatalkan, mengakhiri, menarik diri dari atau menangguhkan pelaksanaan perjanjian di bawah pasal 46-50 atau pasal 60 dan 62 jika, setelah menyadari fakta-fakta Suatu Negara tidak lagi Meminta dasar untuk membatalkan, mengakhiri, menarik diri dari perjanjian atau menangguhkan pelaksanaan di bawah pasal 46-50 atau pasal 60 dan 62 Jika, setelah menyadari fakta-fakta a itu mempunyai tegas setuju bahwa perjanjian itu sah atau tetap berlaku atau terus beroperasi, sebagai kasus mungkin, atau a itu mempunyai perjanjian Bahwa tegas setuju atau berlaku tetap berlaku atau terus beroperasi, seperti yang mungkin terjadi , atau b itu harus dengan alasan tindakannya dianggap sebagai memiliki keabsahan dibebaskan dalam perjanjian atau dalam pemeliharaan yang berlaku atau di operasi, seperti yang mungkin terjadi. b itu harus dengan alasan tindakannya memiliki keabsahan Dianggap Sebagai dibebaskan dalam perjanjian atau dalam Pemeliharaan yang berlaku atau di operasi, seperti yang mungkin terjadi. BAGIAN 2 Keliru perjanjian Pasal 46 Pasal 46 Ketentuan hukum internal mengenai kompetensi untuk menyimpulkan perjanjian hukum Ketentuan mengenai kompetensi internal untuk menyimpulkan perjanjian 1. 1. Suatu Negara tidak boleh memohon fakta bahwa persetujuan untuk terikat dengan suatu perjanjian telah dinyatakan dalam pelanggaran terhadap ketentuan hukum internal mengenai kompetensi untuk menyimpulkan perjanjian karena membatalkan kecuali dengan persetujuan bahwa pelanggaran itu nyata dan menyangkut aturan hukum internalfundamental penting. Suatu Negara tidak boleh memohon Bahwa fakta Persetujuan untuk Terikat dengan Suatu perjanjian telah dinyatakan dalam pelanggaran terhadap ketentuan hukum mengenai kompetensi internal untuk menyimpulkan perjanjian karena membatalkan kecuali dengan Persetujuan Bahwa nyata dan pelanggaran itu menyangkut aturan hukum fundamental internal penting. 2. 2. Pelanggaran terwujud jika akan objektif jelas bagi setiap Negara melakukan sendiri dalam hal ini sesuai dengan praktek yang normal dan dengan itikad baik. Pelanggaran akan terwujud Jika objektif jelas bagi setiap Negara Melakukan sendiri dalam hal ini sesuai dengan praktek yang biasa dan dengan itikad baik. Pasal 47 Pasal 47 Khusus pembatasan wewenang untuk menyatakan persetujuan dari Negara Pembatasan Wewenang Khusus untuk mengekspresikan Persetujuan dari Negara Jika otoritas seorang wakil untuk mengungkapkan persetujuan dari Negara untuk terikat oleh perjanjian khusus telah dibuat tunduk pada batasan tertentu, dengan kelalaian untuk mengamati bahwa pembatasan tidak boleh dipanggil sebagai membatalkan persetujuan yang dinyatakan oleh-Nya kecuali pembatasan itu diberitahukan kepada negosiasi lain Serikat sebelum ia mengungkapkan persetujuan tersebut. Otoritas Jika seorang wakil untuk mengungkapkan dari Negara Persetujuan untuk Terikat oleh perjanjian khusus telah dibuat tunduk pada Batasan Tertentu, dengan kelalaian untuk Mengamati Pembatasan Bahwa tidak boleh dipanggil Sebagai membatalkan Persetujuan yang dinyatakan oleh-Nya Pembatasan kecuali negosiasi itu diberitahukan kepada Serikat lain sebelum ia mengungkapkan Persetujuan tersebut. Pasal 48 Pasal 48 Error Error 1. 1. Suatu Negara dapat memanggil sebuah kesalahan dalam sebuah perjanjian sebagai yang membatalkan persetujuan untuk terikat dengan perjanjian jika kesalahan berhubungan dengan fakta atau situasi yang dianggap oleh Negara yang ada pada saat perjanjian itu menyimpulkan dan membentuk dasar yang penting dengan persetujuan untuk terikat oleh perjanjian. Suatu Negara dapat memanggil sebuah kesalahan dalam sebuah Sebagai perjanjian yang membatalkan Persetujuan untuk Terikat dengan perjanjian kesalahan Jika berhubungan dengan fakta atau Situasi yang Dianggap oleh Negara yang ada pada saat perjanjian itu menyimpulkan dan Membentuk dasar yang penting dengan Persetujuan untuk Terikat oleh perjanjian. 2. 2. Ayat 1 tidak berlaku jika Negara tersebut disumbangkan oleh para sendiri untuk melakukan kesalahan atau jika keadaan itu seperti untuk menempatkan Negara itu pada pemberitahuan dari kemungkinan kesalahan. Ayat 1 tidak berlaku Jika Negara tersebut disumbangkan oleh para sendiri untuk Melakukan kesalahan atau Jika keadaan itu seperti untuk menempatkan Negara itu pada Kemungkinan pemberitahuan dari kesalahan. 3. 3. Kesalahan hanya berkaitan dengan kata-kata dalam teks perjanjian tidak mempengaruhi validitas; 79 artikel kemudian berlaku. Kesalahan hanya berkaitan dengan kata-kata dalam teks perjanjian tidak Mempengaruhi validitas; 79 artikel Kemudian berlaku. Pasal 49 Pasal 49 Penipuan Penipuan Jika suatu Negara telah dibujuk untuk menyimpulkan sebuah perjanjian oleh curang melakukan negosiasi lain Negara, Negara dapat memanggil penipuan seperti yang mengabaikan persetujuan untuk terikat oleh perjanjian. Jika Suatu Negara telah dibujuk untuk sebuah perjanjian menyimpulkan curang Melakukan negosiasi oleh Negara lain, Negara dapat memanggil penipuan seperti yang mengabaikan Persetujuan untuk Terikat oleh perjanjian. Pasal 50 Pasal 50 Korupsi dari wakil dari Negara Korupsi dari wakil dari Negara Jika ekspresi Negara persetujuan untuk terikat dengan sebuah perjanjian telah diperoleh melalui korupsi dari perwakilan langsung atau tidak langsung oleh Negara negosiasi lain, negara dapat memanggil seperti yang korupsi sebagai membatalkan persetujuan untuk terikat oleh perjanjian. Pasal 51 Pasal 51 Paksaan dari wakil dari Negara Ekspresi Negara persetujuan untuk terikat dengan sebuah perjanjian yang telah diperoleh oleh paksaan dari perwakilan melalui tindakan atau ancaman ditujukan kepadanya, akan menjadi tanpa efek hukum. Pasal 52 Pasal 52 Paksaan dari suatu Negara dengan ancaman atau penggunaan kekerasan Sebuah perjanjian menjadi batal jika kesimpulan yang telah diperoleh oleh ancaman atau penggunaan kekerasan yang melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yang terkandung dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 53 Pasal 53 Perjanjian yang bertentangan dengan norma peremptory umum hukum internasional jus cogens Sebuah perjanjian menjadi batal jika, pada saat kesimpulan, hal itu bertentangan dengan norma peremptory umum hukum internasional. Untuk tujuan Konvensi ini, peremptory norma umum hukum internasional adalah suatu norma yang diterima dan diakui oleh komunitas internasional Serikat secara keseluruhan sebagai suatu norma dari penghinaan yang tidak diperbolehkan dan yang hanya dapat dimodifikasi oleh norma berikutnya umum hukum internasional yang memiliki karakter yang sama. BAGIAN 3 PENGAKHIRAN DAN PENANGGUHAN DARI OPERASI perjanjian BAGIAN 3 PENGAKHIRAN DARI OPERASI DAN PENANGGUHAN perjanjian Pasal 54 Pasal 54 Penghentian atau penarikan diri dari perjanjian di bawah ketentuan-ketentuan atau dengan persetujuan atau Penghentian Penarikan diri dari perjanjian di bawah ketentuan-ketentuan atau dengan Persetujuan pihak Pengakhiran perjanjian atau penarikan dari suatu pihak dapat terjadi a sesuai dengan ketentuan perjanjian; atau b pada setiap saat dengan persetujuan semua pihak setelah berkonsultasi dengan kontraktor lain Serikat. Pasal 55 Pasal 55 Pengurangan pihak dalam suatu perjanjian multilateral di bawah jumlah yang diperlukan untuk dengan berlakunya Kecuali sebaliknya memberikan perjanjian, perjanjian multilateral tidak hanya menghentikan dengan alasan fakta bahwa jumlah para pihak turun di bawah jumlah yang diperlukan untuk berlakunya. Pasal 56 Pasal 56 Pengaduan atau penarikan dari perjanjian yang tidak memuat ketentuan mengenai pemutusan, pengaduan atau penarikan 1. 1. Sebuah perjanjian yang tidak memuat ketentuan terkait dengan pemutusan dan yang tidak menyediakan untuk pengaduan atau penarikan tidak dikenakan celaan atau penarikan kecuali a itu ditetapkan bahwa pihak-pihak yang dimaksudkan untuk mengakui kemungkinan pembatalan atau penarikan atau b hak pembatalan atau penarikan dapat tersirat oleh sifat perjanjian. 2. 2. Sebuah pihak akan memberi tidak kurang dari dua belas bulan pemberitahuan niatnya untuk mengecam atau menarik diri dari perjanjian di bawah ayat 1. Pasal 57 Penghentian operasi dari sebuah perjanjian di bawah ketentuan-ketentuan atau dengan persetujuan dari pihak Operasi dari sebuah perjanjian dalam kaitannya dengan semua pihak atau pihak tertentu dapat ditangguhkan a sesuai dengan ketentuan perjanjian; atau b pada setiap saat dengan persetujuan semua pihak setelah berkonsultasi dengan kontraktor lain Serikat. Pasal 58 Penghentian operasi sebuah perjanjian multilateral dengan perjanjian antara pihak tertentu hanya PIHAK hanya Tertentu 1. 1. Dua atau lebih pihak dalam suatu perjanjian multilateral dapat menyimpulkan kesepakatan untuk menangguhkan pelaksanaan ketentuan perjanjian, untuk sementara dan sebagai antara mereka sendiri, apabila a kemungkinan suspensi seperti yang diatur oleh perjanjian; atau b suspensi yang bersangkutan tidak dilarang oleh perjanjian dan i tidak mempengaruhi kenikmatan oleh pihak lain hak-hak mereka di bawah perjanjian atau kinerja kewajiban mereka; ii tidak bertentangan dengan objek dan tujuan perjanjian. 2. 2. Kecuali dalam kasus jatuh di bawah ayat 1 a perjanjian jika tidak menyediakan, para pihak yang bersangkutan harus memberitahukan kepada pihak lain niat mereka untuk menyimpulkan perjanjian dan ketentuan tersebut dalam perjanjian operasi yang mereka berniat untuk menangguhkan. Pasal 59 Pemutusan atau penghentian operasi sebuah perjanjian tersirat oleh kesimpulan kemudian perjanjian 1. 1. Sebuah perjanjian dianggap sebagai dihentikan jika semua pihak untuk itu menyimpulkan kemudian perjanjian yang berkaitan dengan subjek yang sama-materi dan a itu kemudian muncul dari perjanjian atau jika tidak ditetapkan bahwa para pihak dimaksudkan bahwa masalah ini harus diatur oleh perjanjian; atau b ketentuan-ketentuan perjanjian kemudian begitu jauh tidak sesuai dengan orang-orang yang sebelumnya bahwa kedua perjanjian yang tidak dapat diterapkan pada waktu yang sama. 2. 2. Perjanjian sebelumnya dianggap sebagai satu-satunya tergantung di operasi jika kemudian muncul dari perjanjian atau jika tidak ditetapkan bahwa itulah maksud para pihak. Pasal 60 Pemutusan atau penghentian operasi sebuah perjanjian sebagai konsekuensi dari pelanggaran 1. 1. Sebuah pelanggaran materi perjanjian bilateral oleh salah satu pihak memberikan hak yang lain untuk memohon pelanggaran sebagai dasar untuk mengakhiri perjanjian atau menangguhkan operasinya secara keseluruhan atau sebagian. 2. 2. Sebuah pelanggaran materi perjanjian multilateral oleh salah satu pihak memberikan hak a pihak-pihak lain dengan persetujuan bulat untuk menunda pelaksanaan perjanjian secara keseluruhan atau sebagian atau untuk menghentikannya secara baik i dalam hubungan antara mereka dan defaulting Negara, atau ii sebagai antara semua pihak; b pihak yang terkena dampak secara khusus untuk memohon pelanggaran itu sebagai dasar untuk menangguhkan pengoperasian perjanjian secara keseluruhan atau sebagian dalam hubungan antara dirinya dan defaulting Negara; c pihak manapun selain Negara defaulting untuk memohon pelanggaran sebagai dasar untuk menangguhkan pengoperasian perjanjian secara keseluruhan atau sebagian dengan hormat kepada dirinya sendiri jika perjanjian adalah karakter yang seperti pelanggaran materi ketentuannya oleh satu pihak secara radikal mengubah posisi dari setiap pihak sehubungan dengan kinerja lebih lanjut kewajibannya berdasarkan perjanjian. 3. 3. Sebuah pelanggaran materi perjanjian, untuk keperluan artikel ini, terdiri dari a penyangkalan perjanjian tidak disetujui oleh Konvensi ini; atau b pelanggaran terhadap ketentuan penting bagi keberhasilan dari objek atau tujuan dari perjanjian. 4. 4. Paragraf tersebut di atas adalah tanpa mengurangi ketentuan dalam perjanjian yang berlaku dalam hal terjadi pelanggaran. 5. 5. Paragraf 1-3 tidak berlaku untuk ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan manusia yang terkandung dalam perjanjian dari karakter kemanusiaan, khususnya ketentuan yang melarang segala bentuk pembalasan terhadap orang-orang yang dilindungi oleh perjanjian tersebut. Pasal 61 Ketidakmungkinan Supervening kinerja 1. 1. Suatu pihak dapat meminta ketidakmungkinan melakukan perjanjian sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari kemustahilan jika hasil dari hilangnya permanen atau kehancuran sebuah objek yang sangat diperlukan untuk pelaksanaan perjanjian. Jika tidak mungkin bersifat sementara, mungkin dipanggil hanya sebagai dasar untuk menangguhkan pelaksanaan perjanjian. 2. 2. Ketidakmungkinan kinerja tidak dapat diajukan oleh salah satu pihak sebagai dasar untuk menghentikan, penarikan dari atau menangguhkan pelaksanaan suatu perjanjian jika kemustahilan adalah hasil dari pelanggaran oleh partai bahwa salah satu dari kewajiban di bawah perjanjian atau kewajiban internasional lainnya hutang kepada pihak lain terhadap perjanjian. Pasal 62 Fundamental perubahan keadaan 1. 1. Sebuah perubahan mendasar dari keadaan yang telah terjadi berkenaan dengan orang-orang yang ada pada saat kesimpulan dari suatu perjanjian, dan yang tidak diketahui oleh para pihak, mungkin tidak dipanggil sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian kecuali a adanya situasi seperti itu merupakan dasar penting persetujuan para pihak untuk terikat dengan perjanjian; dan b efek dari perubahan secara radikal untuk mengubah tingkat kewajiban yang masih harus dilakukan di bawah perjanjian. 2. 2. Sebuah perubahan mendasar keadaan yang mungkin tidak dipanggil sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian a jika perjanjian menetapkan batas; atau b jika perubahan mendasar adalah hasil dari pelanggaran oleh pihak yang memohon itu salah satu dari kewajiban di bawah perjanjian atau kewajiban internasional lainnya berutang kepada pihak lainnya terhadap perjanjian. 3. 3. Jika, di bawah paragraf sebelumnya, suatu pihak dapat meminta perubahan mendasar keadaan sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian itu dapat juga meminta perubahan sebagai dasar untuk menangguhkan pelaksanaan perjanjian. Pasal 63 Pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler Para pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler antara pihak dalam suatu perjanjian tidak mempengaruhi hubungan hukum antara mereka yang didirikan oleh perjanjian kecuali sejauh adanya hubungan diplomatik atau konsuler sangat diperlukan untuk penerapan perjanjian Pasal 64 Munculnya peremptory baru norma umum hukum internasional jus cogens Jika peremptory baru norma umum hukum internasional yang muncul, apapun yang ada perjanjian yang bertentangan dengan norma tersebut menjadi batal dan berakhir. BAGIAN 4 PROSEDUR Pasal 65 Prosedur untuk diikuti sehubungan dengan tidak sah, pemutusan, penarikan dari atau penghentian operasi dari sebuah perjanjian 1. 1. Sebuah pesta yang, di bawah ketentuan-ketentuan Konvensi ini, akan memanggil baik cacat dalam persetujuan untuk terikat dengan sebuah perjanjian atau tanah untuk impeaching validitas perjanjian, yang berakhir itu, menarik diri dari atau menangguhkan operasinya, harus memberitahu pihak lain dari klaim. Pemberitahuan akan menunjukkan ukuran yang diusulkan yang akan diambil sehubungan dengan perjanjian dan alasan untuk itu. 2. 2. Jika, setelah akhir periode yang, kecuali dalam kasus-kasus yang mendesak, tidak boleh kurang dari tiga bulan setelah diterimanya pemberitahuan, tidak ada partai telah menimbulkan keberatan, partai membuat pemberitahuan dapat melaksanakan dengan cara yang disediakan dalam pasal 67 ukuran yang telah diusulkan. 3. 3. Namun, jika keberatan telah diajukan oleh pihak lain, para pihak akan mencari solusi melalui cara yang ditunjukkan dalam Pasal 33 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. 4. 4. Tidak ada di paragraf sebelumnya akan mempengaruhi hak atau kewajiban para pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku mengikat pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa. 5. 5. Tanpa mengurangi pasal 45, fakta bahwa Negara belum membuat pemberitahuan sebelumnya ditetapkan dalam ayat 1 tidak akan mencegahnya membuat pemberitahuan tersebut sebagai jawaban kepada pihak lain mengklaim kinerja yang perjanjian atau dugaan pelanggaran. Pasal 66 Prosedur untuk penyelesaian hukum, arbitrase dan konsiliasi Jika, dalam ayat 3 Pasal 65, tidak ada solusi yang telah dicapai dalam jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal dimana keberatan dibesarkan, prosedur berikut harus diikuti a salah satu dari pihak yang terlibat dalam sengketa mengenai aplikasi atau penafsiran pasal 53 atau 64 mungkin, dengan aplikasi tertulis, kirimkan ke Mahkamah Internasional untuk mengambil keputusan, kecuali para pihak dengan kesepakatan bersama setuju untuk menyerahkan sengketa ke arbitrase; b salah satu dari pihak yang terlibat dalam sengketa mengenai aplikasi atau penafsiran dari salah satu artikel lain dalam Bagian V dari Konvensi ini dapat digerakkan prosedur yang ditetapkan dalam lampiran Konvensi dengan mengirimkan permintaan kepada bahwa efek kepada Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 67 Instrumen untuk menyatakan tidak sah, yang berakhir, menarik diri dari atau menangguhkan operasi dari sebuah perjanjian 1. 1. Pemberitahuan disediakan untuk di bawah pasal 65, ayat 1 harus dilakukan secara tertulis. 2. 2. Setiap tindakan menyatakan tidak sah, yang berakhir, menarik diri dari atau menangguhkan pelaksanaan perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian atau paragraf 2 atau 3 dari Pasal 65 dilakukan melalui instrumen yang disampaikan kepada pihak instrumen ini tidak ditandatangani oleh Kepala Negara, Kepala Pemerintahan atau Menteri Luar Negeri, wakil dari Negara berkomunikasi mungkin dipanggil untuk menghasilkan kekuatan penuh. Pasal 68 Pencabutan pemberitahuan dan instrumen yang diatur dalam pasal 65 dan 67 Sebuah pemberitahuan atau instrumen yang diatur dalam Pasal 65 atau 67 dapat dicabut setiap saat sebelum berlaku. BAGIAN 5 Konsekuensi KELIRU, PENANGGUHAN ATAU PENGAKHIRAN DARI OPERASI DARI A TREATY Pasal 69 Konsekuensi dari sebuah perjanjian ketidakberlakuan 1. 1. Sebuah perjanjian ketidakberlakuan yang dibentuk di bawah Konvensi ini dalam perjanjian kekosongan tidak mempunyai kekuatan hukum. 2. 2. Jika tindakan yang telah dilakukan namun dalam ketergantungan pada perjanjian seperti a masing-masing pihak dapat meminta pihak lain untuk menetapkan sejauh mungkin dalam posisi hubungan timbal balik yang akan ada jika perbuatan itu tidak dilaksanakan; b tindakan yang dilakukan dengan itikad baik sebelum ketidakberlakuan itu dipanggil tidak dianggap melanggar hukum dengan alasan hanya ketidakberlakuan perjanjian. 3. 3. Dalam kasus-kasus yang jatuh di bawah pasal 49, 50, 51 atau 52, ayat 2 tidak berlaku sehubungan dengan partai mana penipuan, tindakan korupsi atau paksaan adalah imputable. 4. 4. Dalam kasus ketidakberlakuan Negara tertentu persetujuan untuk terikat oleh perjanjian multilateral, aturan-aturan tersebut di atas berlaku dalam hubungan antara Negara dan para pihak dalam perjanjian. Pasal 70 Konsekuensi dari pengakhiran perjanjian 1. 1. Kecuali perjanjian sebaliknya menyediakan atau para pihak jika tidak setuju, pengakhiran perjanjian di bawah ketentuan atau sesuai dengan Konvensi ini a melepaskan pihak dari kewajiban apa pun lebih lanjut untuk melakukan perjanjian; b tidak mempengaruhi hak, kewajiban atau situasi hukum dari pihak-pihak yang diciptakan melalui pelaksanaan perjanjian penghentian sebelum nya. 2. 2. Jika suatu Negara mencela atau menarik diri dari perjanjian multilateral, ayat 1 berlaku dalam hubungan antara Negara dan masing-masing pihak-pihak lain terhadap perjanjian dari tanggal ketika seperti pengecaman atau penarikan berlaku. Pasal 71 Konsekuensi dari ketidakberlakuan perjanjian yang bertentangan dengan norma peremptory umum hukum internasional 1. 1. Dalam kasus perjanjian yang berlaku berdasarkan Pasal 53 para pihak akan a menghilangkan sejauh mungkin konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan dalam ketergantungan pada ketentuan apapun yang bertentangan dengan norma ditaati umum hukum internasional dan b membawa mereka ke dalam hubungan timbal balik sesuai dengan norma ditaati umum hukum internasional. 2. 2. Dalam kasus sebuah perjanjian yang menjadi batal dan berakhir di bawah pasal 64, penghentian perjanjian a melepaskan pihak dari kewajiban apa pun lebih lanjut untuk melakukan perjanjian; b tidak mempengaruhi hak, kewajiban atau situasi hukum dari pihak-pihak yang diciptakan melalui pelaksanaan perjanjian yang sebelum pengakhiran; dengan ketentuan bahwa hak-hak, kewajiban atau situasi mungkin setelah itu hanya dapat dipertahankan sejauh pemeliharaan mereka tidak ada dalam dirinya dalam konflik dengan peremptory baru norma umum hukum internasional. Pasal 72 Konsekuensi dari penghentian operasi dari sebuah perjanjian 1. 1. Kecuali perjanjian sebaliknya menyediakan atau para pihak jika tidak setuju, penghentian operasi sebuah perjanjian di bawah ketentuan atau sesuai dengan Konvensi ini a melepaskan pihak antara yang pengoperasian perjanjian tergantung dari kewajiban untuk melaksanakan perjanjian hubungan timbal balik mereka selama periode penangguhan; b tidak jika tidak mempengaruhi hubungan hukum antara pihak-pihak yang ditetapkan oleh perjanjian. 2. 2. Selama periode penangguhan pihak akan menahan diri dari tindakan yang cenderung untuk menghalangi dimulainya pengoperasian perjanjian. BAGIAN VI KETENTUAN LAIN-LAIN KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 73 Kasus suksesi Negara, tanggung jawab Negara dan pecahnya permusuhan Ketentuan-ketentuan Konvensi ini tidak akan berprasangka pertanyaan apapun yang mungkin timbul berkenaan dengan suatu perjanjian dari suatu suksesi Negara atau dari tanggung jawab internasional suatu negara atau dari pecahnya permusuhan antara Serikat. Pasal 74 Hubungan diplomatik dan konsuler dan kesimpulan perjanjian The pesangon atau tidak adanya hubungan diplomatik atau konsuler antara dua atau lebih Negara tidak mencegah kesimpulan perjanjian antara Serikat. Kesimpulan dari suatu perjanjian tidak dengan sendirinya mempengaruhi situasi dalam kaitan dengan hubungan diplomatik atau konsuler. Pasal 75 Kasus Negara agresor Ketentuan-ketentuan Konvensi ini adalah tanpa prasangka terhadap kewajiban apapun dalam kaitannya dengan perjanjian yang mungkin timbul bagi negara agresor sebagai akibat dari tindakan yang diambil sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan merujuk pada bahwa Negara agresi. BAGIAN VII BAGIAN VII DEPOSITARIES, pemberitahuan, KOREKSI DAN PENDAFTARAN Pasal 76 Depositaries perjanjian 1. 1. Penunjukan dari sebuah perjanjian penyimpanan dapat dilakukan oleh negosiasi Serikat, baik dalam perjanjian itu sendiri atau dalam beberapa cara lain. The penyimpanan dapat menjadi salah satu atau lebih negara, organisasi internasional atau kepala petugas administrasi organisasi. 2. 2. Fungsi penyimpanan adalah suatu perjanjian internasional dalam karakter dan penyimpanan adalah di bawah kewajiban untuk bertindak tidak memihak dalam kinerja mereka. Secara khusus, fakta bahwa perjanjian belum memasukkan berlaku antara para pihak tertentu atau bahwa perbedaan telah muncul antara Negara dan penyimpanan yang berkaitan dengan kinerja fungsi yang terakhir tidak akan mempengaruhi tanggung jawab itu. Pasal 77 Fungsi depositaries 1. 1. Fungsi sebuah penyimpanan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian atau disetujui oleh kontraktor Serikat, meliputi khususnya a menjaga hak asuh dari teks asli dari perjanjian dan segala kekuasaan penuh diserahkan kepada penyimpanan; b mempersiapkan salinan dari teks asli dan menyiapkan teks lebih lanjut dalam perjanjian tambahan seperti bahasa sebagai mungkin diperlukan oleh perjanjian dan mengirimkan mereka ke pihak-pihak dan ke Amerika Serikat berhak untuk menjadi pihak dalam perjanjian; c menerima tanda tangan apapun terhadap perjanjian dan penerimaan dan menjaga hak asuh dari setiap instrumen, pemberitahuan dan komunikasi yang berkaitan dengan itu; d memeriksa apakah tanda tangan atau alat apapun, pemberitahuan atau komunikasi yang berhubungan dengan perjanjian ini dalam tempo dan bentuk yang tepat dan, jika perlu, membawa masalah tersebut kepada Negara yang bersangkutan; e memberitahukan pihak-pihak dan Serikat berhak untuk menjadi pihak dalam perjanjian tindakan, pemberitahuan dan komunikasi yang berhubungan dengan perjanjian; f menginformasikan kepada Serikat berhak untuk menjadi pihak dalam perjanjian ketika jumlah tanda tangan atau instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi yang diperlukan untuk berlakunya perjanjian tersebut telah diterima atau disimpan; g mendaftarkan perjanjian dengan Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa; h melakukan fungsi-fungsi lain yang ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan Konvensi ini. 2. 2. Dalam hal perbedaan yang muncul antara Negara dan penyimpanan untuk kinerja fungsi yang terakhir, maka penyimpanan akan membawa pertanyaan untuk perhatian para penandatangan kontrak Serikat dan negara atau, bila sesuai, dari organ kompetenorganisasi internasional yang bersangkutan. Pasal 78 Pemberitahuan dan komunikasi Kecuali sebagai perjanjian atau sebaliknya Konvensi ini menyediakan, pemberitahuan atau komunikasi harus dilakukan oleh setiap Negara di bawah Konvensi ini harus a jika tidak ada tempat penyimpanan, dikirimkan langsung ke Amerika Serikat untuk yang dimaksudkan, atau jika ada penyimpanan, untuk yang terakhir; b dianggap sebagai yang telah dibuat oleh Negara tersebut hanya berdasarkan pada penerimaan oleh Negara yang itu yang ditransmisikan atau, sebagai kasus mungkin, atas dengan penerimaan oleh penyimpanan; c jika dikirim ke sebuah tempat penyimpanan, dianggap sebagai diterima oleh Negara yang dimaksudkan hanya ketika Negara yang terakhir telah diberitahu oleh penyimpanan sesuai dengan pasal 77, ayat 1 e. Pasal 79 Koreksi kesalahan dalam teks atau dalam salinan perjanjian 1. 1. Di mana, setelah otentikasi teks dari suatu perjanjian, para penandatangan Serikat dan kontraktor Serikat sepakat bahwa hal itu mengandung kesalahan, kesalahan akan, kecuali kalau mereka memutuskan atas beberapa cara lain untuk koreksi, harus diperbaiki a dengan memiliki koreksi yang sesuai dibuat dalam teks dan menyebabkan koreksi untuk initialled oleh wakil-wakil yang telah diberi kuasa; b dengan mengeksekusi atau bertukar alat atau instrumen menetapkan koreksi yang telah disepakati untuk membuat atau c dengan mengeksekusi teks dikoreksi seluruh perjanjian dengan prosedur yang sama seperti dalam kasus dari teks asli. 2. 2. Di mana perjanjian adalah salah satu yang ada tempat penyimpanan, yang terakhir harus memberitahukan kepada para penanda tangan kontrak Serikat dan kesalahan Serikat dan usul untuk memperbaikinya dan akan menentukan waktu yang tepat dalam batas yang keberatan koreksi yang diusulkan dapat terangkat. Jika, pada berakhirnya batas waktu a tidak keberatan telah diajukan, maka tempat penyimpanan harus membuat dan awal koreksi dalam teks dan akan melaksanakan Proces-verbal dari rectification atas teks dan berkomunikasi salinannya kepada para pihak dan ke Amerika Serikat berhak untuk menjadi pihak terhadap perjanjian; b keberatan telah diangkat, penyimpanan harus menyampaikan keberatan kepada penanda tangan Serikat dan ke kontrak Serikat. 3. 3. Aturan dalam ayat 1 dan 2 berlaku juga di mana teks tersebut telah dikonfirmasi dalam dua atau lebih bahasa dan tampaknya bahwa ada kekurangan konkordansi yang penandatangan Serikat dan kontraktor Serikat setuju harus diperbaiki. 4. 4. Teks yang dikoreksi menggantikan teks yang rusak ab initio, kecuali penandatangan Serikat dan sebaliknya memutuskan kontrak Serikat. 5. 5. Koreksi dari teks perjanjian yang telah terdaftar akan diberitahukan kepada Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa. 6. 6. Di mana kesalahan yang ditemukan di sebuah salinan dari sebuah perjanjian, akan melaksanakan penyimpanan Proces-verbal menetapkan rektifikasi dan berkomunikasi salinannya kepada Negara-negara penanda tangan dan kepada kontraktor Serikat. Pasal 80 Pendaftaran dan publikasi perjanjian 1. 1. Perjanjian akan, setelah berlakunya, akan disampaikan kepada Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pendaftaran atau arsip dan rekaman, sebagai kasus mungkin, dan untuk publikasi. 2. 2. Penunjukan harus merupakan sebuah tempat penyimpanan otorisasi untuk itu untuk melakukan tindakan yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya. BAGIAN VIII BAGIAN VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 81 Signature Signature Konvensi ini akan terbuka untuk ditandatangani oleh semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dari berbagai badan-badan khusus atau dari Badan Energi Atom Internasional atau pihak dalam Statuta Mahkamah Internasional, dan oleh Negara lainnya yang diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi pihak dalam Konvensi, sebagai berikut sampai 30 November 1969, di Federal Kementerian Luar Negeri Republik Austria, dan kemudian, sampai 30 April 1970, di Markas Besar PBB di New York Pasal 82 Pengesahan Ratifikasi Konvensi ini harus diratifikasi. Instrumen ratifikasi akan diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 83 Accession Aksesi Konvensi ini akan tetap terbuka untuk aksesi oleh setiap Negara termasuk salah satu kategori yang disebutkan dalam pasal 81. Instrumen aksesi akan diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 84 Berlakunya Berlakunya 1. 1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketigapuluh setelah tanggal setoran dari ketiga puluh lima instrumen ratifikasi atau aksesi. 2. 2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan aksesi pada Konvensi sejak setoran dari ketiga puluh lima instrumen ratifikasi atau aksesi, Konvensi akan mulai berlaku pada hari ketigapuluh setelah deposito oleh Negara tersebut dari instrumen ratifikasi atau aksesi. Pasal 85 Teks otentik Asli dari Konvensi ini, yang Cina, Inggris, Perancis dan Spanyol Rusia sama-sama otentik, akan disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. IN WITNESS Plenipotentiaries tentang apa yang bawah ini, yang diberi kuasa yang sah oleh masing-masing Pemerintah, telah menandatangani Konvensi ini. DONE AT WIENWINA, dua puluh hari ketiga Mei, seribu sembilan hundred dan sixty sembilan. LAMPIRAN LAMPIRAN 1. 1. Daftar conciliators terdiri dari para ahli hukum yang memenuhi syarat disusun dan dipelihara oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk tujuan ini, setiap Negara yang merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau pihak dalam Konvensi ini akan diundang untuk mencalonkan dua conciliators, dan nama-nama orang-orang yang dicalonkan jadi akan merupakan daftar. Istilah yang pendamai, termasuk setiap pendamai dinominasikan untuk mengisi kekosongan yang biasa, harus lima tahun dan dapat diperpanjang. Seorang pendamai yang masa jabatannya berakhir akan terus memenuhi fungsi apapun yang dia harus sudah dipilih di bawah paragraf berikut. 2. 2. Ketika permintaan telah dibuat kepada Sekretaris-Jenderal berdasarkan Pasal 66, Sekretaris Jenderal akan membawa sengketa sebelum sebuah komisi konsiliasi dilantik sebagai berikut Negara atau Serikat merupakan salah satu pihak yang bersengketa harus menunjuk a satu pendamai melihat kewarganegaraan dari Negara tersebut atau dari salah satu Serikat, yang mungkin atau mungkin tidak dipilih dari daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1; dan b satu pendamai tidak melihat kewarganegaraan dari Negara tersebut atau dari berbagai Negara-negara, yang akan dipilih dari daftar. Negara atau Serikat merupakan pihak lainnya dalam sengketa harus menunjuk dua conciliators dengan cara yang sama. Keempat conciliators dipilih oleh para pihak akan ditunjuk dalam waktu enam puluh hari setelah tanggal dimana Sekretaris Jenderal menerima permintaan. Keempat conciliators akan, dalam waktu enam puluh hari setelah tanggal terakhir janji mereka sendiri, menunjuk pendamai kelima dipilih dari daftar, yang akan menjadi ketua. Jika penunjukan ketua atau dari berbagai conciliators lain belum dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan di atas untuk penunjukan seperti itu, maka akan dilakukan oleh Sekretaris-Jenderal dalam waktu enam puluh hari setelah berakhirnya jangka waktu tersebut. Pengangkatan ketua dapat dilakukan oleh Sekretaris Jenderal baik dari daftar atau dari keanggotaan Komisi Hukum Internasional. Salah satu periode yang di dalamnya harus dibuat perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Setiap kekosongan akan dipenuhi dengan cara yang ditentukan bagi penunjukan awal. 3. 3. Konsiliasi Komisi yang akan memutuskan prosedur sendiri. Komisi, dengan persetujuan dari pihak yang bersengketa, dapat mengundang pihak mana pun perjanjian untuk tunduk kepada hal itu pandangannya secara lisan atau secara tertulis. Keputusan dan rekomendasi dari Komisi akan dibuat oleh suara mayoritas dari lima anggota. 4. 4. Komisi dapat menarik perhatian para pihak yang bersengketa untuk tindakan apapun yang bisa memfasilitasi penyelesaian damai. 5. 5. Komisi akan mendengar para pihak, memeriksa klaim dan keberatan, dan membuat proposal kepada para pihak dengan pandangan untuk mencapai penyelesaian secara damai sengketa. 6. 6. Laporan Komisi dalam waktu dua belas bulan dari konstitusi. Laporannya akan diserahkan pada Sekretaris Jenderal dan disampaikan kepada para pihak yang bersengketa. Laporan Komisi, termasuk di dalamnya menyatakan kesimpulan mengenai fakta-fakta atau pertanyaan hukum, tidak akan mengikat para pihak dan tidak akan memiliki karakter lain daripada rekomendasi diserahkan untuk pertimbangan para pihak dalam rangka memfasilitasi secara damai penyelesaian sengketa. 7. 7. Sekretaris Jenderal akan memberikan Komisi dengan bantuan dan fasilitas seperti yang mungkin memerlukan. Biaya Komisi akan ditanggung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. KONVENSIWINA 23 MEI 1969 TERJEMAHAN INDONESIA . Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Penerapan tanpa mengesampingkan setiap peraturan yang ditetapkan dalam Konvensi ini yang akan menjadi subjek hukum perjanjian internasional secara independen di bawah Konvensi, Konvensi berlaku hanya untuk perjanjian-perjanjian yang menyimpulkan oleh

BerandaKlinikBisnisKonvensi Wina 1969 I...BisnisKonvensi Wina 1969 I...BisnisSelasa, 7 Juni 2005 mohon penjelasan sejelas-jelasnya mengenai pernyataan bahwa konvensi wina 1969 sebagai induk pengaturan perjanjian internasional dan mohon referensi yang bagus mengenai hal tersebut.. terima kasih. Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 Vienna Convention 1969 mengatur mengenai Perjanjian Internasional Publik antar Negara sebagai subjek utama hukum internasional. Konvensi ini pertama kali open for ratification pada tahun 1969 dan baru entry into force pada tahun 1980. Sebelum adanya Vienna Convention 1969 perjanjian antar negara, baik bilateral maupun multilateral, diselenggarakan semata-mata berdasarkan asas-asas seperti, good faith, pacta sunt servanda dan perjanjian tersebut terbentuk atas consent dari negara-negara di dalamnya. Singkatnya sebelum keberadaan Vienna Convention 1969 Perjanjian Internasional antar Negara diatur berdasarkan kebiasaan internasional yang berbasis pada praktek Negara dan keputusan-keputusan Mahkamah Internasional atau Mahkamah Permanen Internasional sekarang sudah tidak ada lagi maupun pendapat-pendapat para ahli hukum internasional sebagai perwujudan dari opinion juris.Vienna Convention 1969 dianggap sebagai induk perjanjian internasional karena konvensi inilah yang pertama kali memuat ketentuan-ketentuan code of conduct yang mengikat mengenai perjanjian internasional. Melalui konvensi ini semua ketentuan mengenai perjanjian internasional diatur, mulai dari ratifikasi, reservasi hingga pengunduran diri Negara dari suatu perjanjian internasional seperti yang dilakukan AS, mengundurkan diri dari Vienna Convention 1969 pada tahun 2002 lalu. Dengan adanya konvensi ini, perjanjian internasional antar Negara tidak lagi diatur oleh kebiasaan internasional namun oleh suatu perjanjian yang mengikat yang menuntut nilai kepatuhan yang tinggi dari negara anggotanya dan hanya bisa berubah apabila ada konsen dari seluruh Negara anggota Vienna Convention tersebut, tidak seperti kebiasaan internasional yang dapat berubah apabila ada tren internasional Vienna Convention 1969 merupakan induk dari pengaturan perjanjian internasional karena konvensi ini merupakan konvensi pertama yang berisikan pengaturan perjanjian internasional, baik secara teknis maupun material dan ketentuan dalam konvensi ini merupakan kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan internasional selama ini yang berkaitan dengan perjanjian internasional. Bahkan dewasa ini Vienna Convention 1969 telah dianggap sebagai kebiasaan internasional yang mengikat bahkan Negara yang tidak menjadi pesertanya. Untuk referensi mengenai Vienna Convention 1969 ini lebih jelasnya dapat dilihat dari general comment dan traveaux preparatoir dari konvensi ini maupun dari buku-buku karangan Elias dan Sinclair mengenai Law of

UNConference on Law of Treaties mengadopsi Konvensi Wina mengenai Hukum Perjanjian pd tgl 22 Mei 1969, and open for signature on 23 Mei 1969. Vienna Convention 1969 (VC69) adalah kodifikasi terhadap hukum kebiasaan yg sudah ada sekaligus aturan2 baru ttg hk.perjanjian, juga tidak menutup kemungkinan apabila tumbuh hukum kebiasaan baru BerandaKlinikKenegaraanPerlukah UU Ratifika...KenegaraanPerlukah UU Ratifika...KenegaraanRabu, 22 Mei 2019Rabu, 22 Mei 2019Bacaan 5 MenitJika ada perjanjian yang sudah diratifikasi dari konvensi internasional, lalu konvensi tersebut diamandemen, apakah UU yang meratifikasi konvensi internasional tersebut harus diubah juga? Sebaliknya, jika perubahan tersebut masih sejalan dengan dasar-dasar dan ideologi bangsa dan memenuhi kriteria maka undang-undang ratifikasinya tidak perlu diubah. Hal ini disebabkan karena perubahan terhadap undang-undang memerlukan tahapan yang tidak sederhana dan cenderung memakan waktu yang lama. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini. Ratifikasi Perjanjian InternasionalPerlu tidaknya perubahan terhadap undang-undang ratifikasi yang konvensi aslinya diubah adalah tergantung dari materi yang terdapat dalam perubahan konvensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kami akses melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berartipengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antar negara, dan persetujuan hukum adalah perbuatan hukum untuk pengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi ratification, aksesi accession, penerimaan acceptance dan penyetujuan approval.Adapun yang dimaksud dengan perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.[1]Terdapat dua bentuk ratifikasi yakni pengesahan menggunakan undang-undang dan pengesahan menggunakan keputusan presiden. Jika menggunakan pengertian ini maka semua perjanjian internasional memerlukan ratifikasi/pengesahan ke dalam hukum nasional. Ratifikasi dalam Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional “KW 1969” adalah persetujuan atau konfirmasi kesediaan untuk diikat oleh perjanjian hukum internasional, menurut Sefriani dalam bukunya Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer ratifikasi bukan merupakan pengesahan tetapi persetujuan, konfirmasi, kesediaan Negara untuk tunduk consent to be bound dan diikat oleh suatu perjanjian internasional.[2]Jadi dengan meratifikasi sebuah perjanjian internasional berarti Indonesia bersedia terikat dan menerima hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian tersebut. Pengesahan perjanjian internasional dalam bentuk undang-undang dilakukan apabila menyangkut hal-hal yang fundamental. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 “UUD 1945” yang menyebutkan bahwaPresiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan tersebut memang tidak menjelaskan proses pengesahan secara eksplisit, namun yang dijelaskan lebih pada prasyarat ratifikasi melalui undang-undang dalam hal menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat. jika prasyarat ini terpenuhi maka Presiden memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat “DPR” untuk dijelaskan lebih terperinci dalam Pasal 10 UUPI bahwaPengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan denganmasalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan Negara;perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah Negara Republik Indonesia.;kedaulatan atau hak berdaulat Negara;hak asasi manusia dan lingkungan hidup;pembentukan kaidah hukum baru;pinjaman dan/atau hibah luar terhadap perjanjian internasional yang tidak mengatur hal-hal pada pasal tersebut, maka tidak diperlukan ratifikasi menggunakan undang-undang terhadapnya, ratifikasi cukup dilakukan melalui Keputusasn Presiden sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 UUPI, yakniPengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap keputusan presiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018, kriteria perjanjian internasional yang pengesahannya perlu mendapat persetujuan DPR diperluas dengan ditambahkan area perjanjian internasional lain yang menimbulkan akibat luas dan mendasar yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Lalu putusan ini dapat juga dikatakan mempersempit lingkup ratifikasi dalam bentuk undang-undang karena tidak semua jenis perjanjian harus memperoleh persetujuan masuk dalam kategori sebagaimana dimaksud Pasal 10 UUPI, masih perlu dilihat apakah perjanjian tersebut menimbulkan akibat luas dan mendasar yang terkait dengan beban keuangan negara atau tidak. Dalam pertimbangannya, Mahkamah mendasarkan pada semangat pembukaan UUD 1945, hakikat kekuasaan eksekutif, dan memperhatikan praktik negara-negara berdaulat, keterlibatan parlemen atau lembaga perwakilan rakyat dalam proses pemberian persetujuan pembuatan perjanjian internasional umumnya tidak diberlakukan pada semua perjanjian internasional, melainkan hanya terhadap perjanjian internasional yang dianggap penting Undang-Undang Ratifikasi Diubah Jika Perjanjian Internasional Berubah?Maka dari itu menjawab pertanyaan Anda, perlu diperhatikan terlebih dahulu perihal materi apa yang diatur dalam perubahan konvensi internasional tersebut. Apakah perubahan konvensi tersebut mengatur perihal hal-hal yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 UUPI dan Putusan a quo Mahkamah Konstitusi. Jika terhadap perubahan konvensi internasional bertentangan dengan berbagai aspek yang fundamental sebagaimana prasyarat dalam UUPI dan putusan MK maka perlu dilakukan perubahan terhadap undang-undang jika perubahan tersebut masih sejalan dengan dasar-dasar dan ideologi bangsa dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud UUPI dan Putusan MK maka undang-undang ratifikasinya tidak perlu diubah. Hal ini disebabkan karena perubahan terhadap undang-undang memerlukan tahapan yang tidak sederhana dan cenderung memakan waktu yang lama. Terhadap perjanjian internasional yang tidak termasuk dalam kategori berdampak luas maka dalam pengesahannya hanya diperlukan keputusan presiden jawaban dari kami, semoga HukumKonvensi Wina 1969 tentang Perjanjian 2016. Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer . Jakarta Rajawali Pers.[2] Sefriani, Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer Rajawali Pers Jakarta, 2016 hlm. 102Tags ^{DalamPasal 2 Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional (treaty) dirumuskan sebagai: Suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik dalam bentuk instrumen tunggal, dua instrumen atau lebih yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan kepadanya. Kemudian dalam peraturan} Setiap bangsa di dunia sudah lama saling berhubungan. Atas dasar tersebut, maka dibuatlah ketentuan atas hubungan tersebut yang dapat mengikat dua atau beberapa pihak dalam satu perjanjian yang harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat. Ketentuan tersebut dikenal dengan istilah perjanjian internasional. Usaha untuk saling menghormati, berhubungan, bekerja sama dan berdampingan dengan damai antar bangsa – bangsa di dunia dapat diwujudkan dengan bantuan perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak, diadakan oleh masyarakat dari bangsa – bangsa dan tujuannya untuk mengakibatkan hukum tertentu. Pihak – pihak tersebut berupa beberapa negara atau juga organisasi internasional. Perjanjian internasional sekaligus menjadi subjek dari hukum internasional, sumber hukum utama dari hukum internasional yang memberi jaminan hukum bagi subjek – subjek dari hukum internasional Belakang Konvensi Internasional WinaSejarah perjanjian internasional dimulai dengan konvensi yang diadakan di Wina, Austria pada tahun 1969 dan dianggap sebagai induk perjanjian internasional. Konvensi Wina atau Vienna Convention on The Law of Treaties adalah suatu perjanjian yang mengatur mengenai hukum internasional antar negara sebagai subjek hukum internasional yang berlangsung pada 23 Mei 1969 dan memasuki into force pada 27 Januari 1980. Sebelum diadakan konvensi Wina 1969 ini perjanjian antar negara secara bilateral dan multilateral diselenggarakan dengan dasar asas – asas dan persetujuan dari negara – negara yang terlibat di dalamnya. Perjanjian internasional antar negara sebelum tahun 1969 diatur berdasarkan kebiasaan internasional yang dasarnya ada pada praktek negara dan pada keputusan – keputusan dari Mahkamah Internasional atau Mahkamah Permanen Internasional yang sudah tidak lagi eksis, juga didasarkan pada pendapat para ahli hukum Wina disusun oleh International Law Commission ILC of The United Nation, yang memulai pekerjaannya sehubungan dengan konvensi tersebut pada 1949. Selama 20 tahun persiapan, beberapa versi draft dari konvensi dan komentar disiapkan oleh petugas pelapor khusus dari ILC. Para pelapor khusus ini adalah James Brierly, Hersch Lauterpacht, Gerald Fitzmaurice dan Humphrey Waldock. Pada tahun 1966, ILC telah mengadopsi 75 draft artikel yang membentuk dasar dari pekerjaan finalnya. Selama dua sesi di tahun 1968 dan 1969, Konvensi Wina telah lengkap sehingga dapat diterapkan pada 22 Mei 1969 dan dibuka penanda tanganan pada keesokan Wina 1969 dianggap sebagai induk dari perjanjian internasional kerena pertama kali memuat mengenai ketentuan – ketentuan atau code of conduct yang mengikat sehubungan dengan perjanjian internasional. Konvensi ini mengatur semua hal terkait perjanjian internasional mulai dari ratifikasi, reservasi sampai ketentuan mengenai pengunduran diri negara dari suatu perjanjian yang dilakukan secara internasional, contohnya ketika Amerika Serikat mengundurkan diri dari Vienna Convention 1969 pada tahun 2002 yang konvensi ini membuat perjanjian antar negara tidak lagi diatur oleh kebiasaan yang berlaku secara internasional, tetapi diatur oleh suatu perjanjian yang mengikat, menuntut nilai kepatuhan tinggi dari negara – negara anggotanya dan hanya bisa diubah jika ada persetujuan dari seluruh negara anggota konvensi Wina tersebut. Hal ini membuat sejarah perjanjian internasional tidak lagi sama seperti aturan pada kebiasaan internasional sebelumnya yang dapat berubah apabila ada tren internasional yang baru. Hal – hal yang dapat membatalkan perjanjian bisa terjadi apabila terjadi kecurangan, pelanggaran, pihak yang dirugikan dan ancaman dari satu pihak. Sementara penyebab berakhirnya perjanjian adalah jika salah satu pihak punah, masa perjanjian habis, salah satu atau kedua pihak ingin mengakhiri dan ada pihak yang dirugikan oleh pihak lainnya. Ketahui juga mengenai sejarah demokrasi di dunia, sejarah berdirinya Gerakan Non Blok dan Sejarah Berdirinya demikian Vienna Convention 1969 dalam sejarah perjanjian internasional dianggap sebagaii induk dari pengaturan mengenai perjanjian internasional. Konvensi ini juga merupakan konvensi pertama yang berisi pengaturan perjanjian internasional baik pengaturan secara taknis maupun material dan berisi ketentuan yang merupakan kumpulan dari berbagai kebiasaan internasional yang berlaku selama ini, yang berkaitan dengan perjanjian Perjanjian InternasionalHingga Januari 2018 dalam sejarah perjanjian internasional, Vienna Convention telah diratifikasi oleh 116 negara dan sejumlah 15 negara telah menanda tangani namun belum meratifikasi konvensi tersebut. Sebagai tambahan, Republik of China Taiwan yang saat ini hanya diakui oleh 16 negara anggota PBB, menanda tangani perjanjian pada tahun 1970 sebelum voting yang dilakukan oleh Dewan Umum PBB untuk memindahkan kursi Cina kepada Republik Rakyat Cina atau People’s Republic of China PRC pada tahun 1971. PRC kemudian ditambahkan ke dalam konvensi. Sebanyak 66 anggota PBB belum menanda tangani ataupun meratifikasi Konvensi tersebut. Ketahui juga mengenai sejarah perjanjian Hudaibiyah, sejarah perjanjian Pangkor, sejarah perjanjian Aqabah dan sejarah perundingan dan Dampak Konvensi WinaKonvensi Wina mengkodifikasi beberapa ganjalan dalam hukum internasional kontemporer, mendefinisikan sebuah perjanjian sebagai “suatu persetujuan internasional yang disimpulkan antara negara – negara dalam bentuk tulisan dan diatur dalam hukum internasional” dan juga mengafirmasi bahwa “setiap negara memiliki kapasitas untuk menyimpulkan perjanjian”. Artikel pertama membatasi penerapan dari konvensi kepada perjanjian tertulis antara negara – negara, tidak termasuk perjanjian yang diadakan antara negara dan organisasi internasional atau antar organisasi internasional itu tersebut disebut sebagai “perjanjian diatas perjanjian” dan dikenal secara luas sebagai petunjuk yang berwenang sehubungan dengan pembentukan dan efek perjanjian. Bahkan negara – negara yang belum meratifikasinya mengetahui tingkat signifikansinya. Contohnya, Amerika Serikat mengakui bagian dari konvensi yaitu merupakan hukum yang mengikat semua negara. Di India, Pengadilan Tertinggi juga mengakui status dari konvensi KonvensiCakupan dari konvensi Wina terbatas, hanya diaplikasikan kepada perjanjian yang disimpulkan antara negara – negara sehingga tidak mencakup persetujuan antara negara dan organisasi internasional atau antara organisasi itu sendiri, sebagaimana telah disebut di atas. Walaupun demikian, jika ada peraturan yang mengikat secara independen organisasi – organisasi tersebut, peraturan tersebut tetap ada. Juga berlaku pada perjanjian antara organisasi antar pemerintah. Walaupun demikian, persetujuan antara negara dan organisasi internasional atau antar organisasi tersebut akan diatur oleh jika Vienna Convention on The Law of Treaties between States and International Organizations 1986 memasuki tahap into sejarah perjanjian internasional mengandung peraturan mengenai entitas apa yang dapat menandatangani, meratifikasi atau menyetujui. Beberapa perjanjian terbatas kepada negara yang menjadi anggota PBB atau peserta dari Mahkamah Internasional. Dalam kasus langka ada daftar eksplisit dari entitas yang dibatasi tersebut. Lebih umum lagi bahwa tujuan dari penandatanganan adalah bahwa perjanjian tersebut tidak dibatasi kepada negara tertentu saja terlihat dari istilah yang menyatakan bahwa perjanjian dibuka untuk penandatanganan kepada negara – negara yang bersedia menerima ketentuannya. Ketika sebuah perjanjian dibuka untuk “negara”, akan sulit bagi otoritas penyimpan untuk menentukan entitas mana yang merupakan suatu negara. Jika perjanjian dibatasi untuk para anggota PBB atau pihak – pihak pada Statuta Mahkamah Internasional, maka tidak ada tetapi terjadi suatu kesulitan sehubungan dengan adanya kemungkinan partisipasi dalam sejarah perjanjian internasional ketika suatu entitas yang tampaknya bukan negara tidak dapat diterima di PBB atau pada Statuta Mahkamah Internasional karena alasan oposisi, politik, alasan dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB atau belum mengajukan keanggotaan. Kesulitan tidak terjadi ketika menyangkut keanggotaan dalam badan – badan khusus dan tidak ada prosedur veto, maka sejumlah negara tersebut menjadi anggota badan – badan khusus dan pada dasarnya menjadi diakui sebagai negara – negara oleh komunitas internasional. Karena itulah untuk memungkinkan perluasan partisipasi, sejumlah konvensi juga menetapkan keterbukaan mereka bagi anggota negara yang berasal dari badan – badan khusus. Jenis klausul pemberlakuan tentang Hukum Perjanjian dalam Konvensi Wina kemudian dikenal dengan nama “Formula Wina”, digunakan oleh berbagai perjanjian, konvensi dan organisasi.

Nomor13/PUU-XVI/2018. Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian adalah sebuah perjanjian internasional yang berisi tentang hukum perjanjian antar negara. Perjanjian tersebut ditetapkan pada 23 Mei 1969[3] dan dibuka untuk penandatanganan pada 23 Mei 1969.[1] Konvensi tersebut mulai berlaku pada 27 Januari 1980.[1] Perjanjian ini telah diratifikasi oleh 116 negara pada Januari 2018.[2] Konvensi Wina tentang Hukum PerjanjianKonvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Negara anggota Penandatangan Non-negara anggota Ditandatangani23 Mei 1969LokasiWinaEfektif27 Januari 1980SyaratRatifikasi oleh 35 negara[1]Penanda tangan45Pihak116 pada Januari 2018[2]PenyimpanSekjen PBBBahasaArab, Tionghoa, Inggris, Prancis, Rusia dan Spanyol[1] Vienna Convention on the Law of Treaties di Wikisource

tentangPerjanjicnz Intermsionat Berdasarkan Hukum Perjapýim Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Pajanjian Internasional yang hanya mengatur perjanjian-peijanjian internasional antara negara dan negara saja, dan; Konvensi Wina 1986 tentang Hukum Perjanjian Internasional antara Organisasi Internasional dan Negara

Abstract Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tahapan pembentukan perjanjian Internasional menurut Konvensi Wina Tahun 1969 dan bagaimana kekuatan mengikat suatu perjanjian Internasional serta bagaimana proses berlaku dan berakhirnya suatu perjanjian Internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan disimpulkan 1. Pada dasarnya pembentukan perjanjian Internasional dapat dilakukan melalui tiga tahap yakni ; Tahap Perundingan, Penandatanganan dan Pengesahan. Secara tehnis perjanjian Internasional melalui proses penyusunan naskah, penerimaan dan pengesahan bunyi naskah. Unsur-unsur formal naskah suatu perjanjian, biasanya terdiri dari mukadimah, batang tubuh, klausula-klausula penutup dan annex. Menurut Pasal. 9 Konvensi Wina, bahwa penerimaan naskah ditentukan dengan persetujuan semua peserta secara bulat atau mayoritas dua pertiga dari peserta yang hadir yang memberikan suara, sedangkan Pasal. 10 menyatakan bahwa pengesahan bunyi naskah dilakukan menurut prosedur yang terdapat dalam perjanjian itu sendiri. 2. Setiap perjanjian Internasional yang telah dihasilkan melalui tahapan pembentukan perjanjian Internasional pada dasarnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap Negara peserta. Mengenai kekuatan atau sifat mengikat perjanjian Internasional secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal. 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian yang menyatakan bahwa Tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. 3. Pada umumnya suatu perjanjian Internasional dinyatakan mulai berlaku pada saat penandatanganan oleh wakil dari masing-masing pihak yang mengadakan Perundingan, walaupun dalam prakteknya dalam perjanjian multilateral klausul yang mulai berlaku sejak tanggal penandatangan jarang sekali terjadi disebabkan banyaknya para pihak pada perjanjian multilateral tersebut. Sedangkan untuk berakhirnya perjanjian Internasional dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain batas waktu berlakunya perjanjian Internasional sudah berakhir dan tujuan perjanjian sudah berhasil dicapai.

Dalampraktek kehidupan masyarakat internasional, terdapat alasan-alasan untuk mengakhiri eksistensi suatu perjanjian internasional, yang diatur dalam Konvensi Wina 1969, sebagai berikut:106. 1. Dibuat perjanjian internasional yang baru. Disarikan oleh Rozy Fahmi, SH., MH Founder & Partner RFA Law Office Perjanjian internasional mengandung suatu tujuan yang hendak dicapai secara kolektif oleh para pihak, baik perjanjian internasional yang ruang lingkupnya bilateral maupun multilateral. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya sengketa atau perselsihan terkait perjanjian internasional, maka perlu adanya asas-asas dalam hukum perjanjian internasional. Mengenai asas-asas tersebut, terkandung dalam VCLT 1969 1969, antara lain Asas Free Consent. Asas free consent merupakan perkembangan dari asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan asas ini, maka setiap proses perundingan harus disepakati berdasarkan kebebasan para pihak untuk menyatakan kehendaknya. Perjanjian internasional yang tidak didasarkan pada asas kesukarelaan ini, atau jika didasarkan pada tekanan-tekanan, maka akan dapat menimbulkan akibat hukum seperti batal void ataupun tidak sahnya perjanjian tersebut.[1] Asas Itikad Baik Good Faith. Asas itikad baik merupakan asas yang sudah harus menjadi perhatian sejak pendekatan-pendekatan informal dari para calon pihak peserta perjanjian. Pendekatan-pendekatan informal ini yang kemudian berlanjut menjadi pendekatan-pendekatan formal berupa perundingan, penerimaan, pengotentikan, pengikatan diri, pemberlakuan, pelaksanaan, hingga berakhirnya perjanjian inetrnasional. Asas itikad baik ini dapat tercermin dari setiap praktek para pihaknya, bahkan sebelum perjanjian internasional tersebut mulai berlaku.[2] Pacta Sunt Servada. Asas yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat menjadi undang-undang bagi yang membuatnya. Asas ini menjadi asas yang paling fundamental dalam sebuah perjanjian, termasuk perjanjian internasional. Dikatakan fundamental karena asas tersebut yang melandasi lahirnya perjanjian, termasuk perjanjian internasional dan melandasi dilaksanakannya perjanjian sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh para pihak. Tanpa adanya janji-janji yang telah disepakati tidak akan lahir perjanjian. Perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana janji-janji yang diberikan oleh para pihak.[3] Asas Pacta Tertulis Nec Nocent Nec Prosunt. Asas ini terlihat secara eksplisit pada Pasal 34 VCLT 1969 1969 yang berbunyi “A treaty does not create either obligations or rights for a third State without its consent”. Berdasarkan asas ini, maka setiap hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional hanya mengikat para pihak pembuatnya yang dengan kata lain tidak menimbulkan baik hak maupun kewajiban pada pihak ketiga, kecuali pihak ketiga yang bersangkutan menyetujui. Asas ini terkait dengan asas pacta sunt servanda yang secara linear terkait dengan asas free consent, yakni setiap pihak peserta perjanjian internasional haruslah menyepakatinya, dan bukan hanya menyepakati, tetapi juga menyepakati secara sukarela.[4] Perjanjian internasional yang tanpa persetujuan pihak ketiga tetapi melahirkan hak ataupun kewajiban kepada negara pihak ketiga tersebut, maka telah melanggar asas free consent. Asas Non-Retroactive. Asas non-retroactive menyatakan bahwa suatu kaidah hukum tidak dapat berlaku surut. Pada Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, asas non-retroactive diatur pada Pasal 28 yang berbunyi “Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, its provisions do not bind a party in relation to any act or fact which took place or any situation which ceased to exist before the date of the entry into force of the treaty with respect to that party”. Berdasarkan pasal tersebut, asas non-retroactive tidaklah bersifat mutlak. Akan tetapi ketidakmutlakan tersebut secara mutlak memerlukan kesepakatan yang dibangun oleh para pihak peserta perjanian internasional. Sehingga, asas non-retroactive juga merupakan asas yang selalu terkait dengan asas itikad baik dan asas free consent, yaitu bahwa kesepakatan mengenai berlaku surut atau tidaknya suatu perjanjian internasional harus berdasarkan kehendak sukarela yang termanifestasikan dalam perjanjian yang dimaksud. Selanjutnya, pada penjelasan Pasal 28 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional tersebut dikatakan bahwa “If, however, an act or fact or situation which took place or arose prior the entry into force of a treaty continues to occur or exist after the treaty has come into force, it will be caught by the provisions of the treaty”. Berdasarkan penjelasan tersebut maka muncul perdebatan mengenai kapan tepatnya suatu perjanjian internasional mulai berlaku. Hal ini terkait bahwa istilah “come into force” yang berarti lahirnya kekuatan mengikat berbeda dengan istilah “enter into force”. Jika tidak ditentukan lain, maka suatu perjanjian “enter into force” bersamaan dengan pada saat perjanjian internasional tersebut memperoleh daya mengikat “come into force”.[5] Bagi suatu negara seperti Indonesia, suatu perjanjian internasional menjadi berlaku ketika sudah diratifikasi, yang tanggal ratifikasi tidak selalu sama dengan tanggal lahirnya kekuatan mengikat. Asas Rebus Sic Stantibus. Asas rebus sic stantibus merupakan asas yang memberi kemungkinan bagi negara yang mengalami perubahan drastis fundamental change of circumstances untuk melakukan penarikan diri dari suatu perjanjian internasional. Kemungkinan penarikan diri tersebut terkait dengan bahwa jika tetap mengikatkan diri pada perjanjian internasional tersebut maka akan membahayakan eksistensi negara tersebut. Pemberlakuan asas rebus sic stantibus ini kemudian akan menyinggung penerapan asas pacta sunt servanda. Bahwa negara yang akan memanfaatkan asas rebus sic stantibus kemudian akan mengggerus kekuatan asas pacta sunt servanda.[6] Namun demikian pada Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional telah diatur mengenai mekanisme pengunduran diri sebagaimana tercantum pada Pasal 54 yang mengatakan bahwa untuk dapat mengundurkan diri maka harus mengukuti cara yang ditetapkan dalam perjanjian internasional yang bersangkutan, atau dengan cara mendapat persetujuan dari seluruh pihak peserta perjanjian internasional yang bersangkutan. Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internsional juga telah mengaturnya sendiri pada bagian Amendment and Modification of Treaties. Bagian tersebut mengatur mengenai perubahan perjanjian internasional. Sehingga penggunaan asas rebus sic stantibus juga dapat diakomodir melalui mekanisme amandemen jika dimungkinkan sebelum suatu negara dapat melakukan pengunduran diri karena alasan perubahan drastis yang mengharuskannya. Asas Reciprositas. Adalah asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu Negara terhadap Negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat positif maupun negatif. Asas ini berkembang dalam perkembangan hukum internasional karena ketiadaan otoritas yang dapat memaksakan kehendak dalam inisiatif pembuatan perjanjian internasional, sehingga perjanjian yang dibuat harus memiliki keseimbangan timbal balik.[7] Pada Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, asas resiprositas tercermin pada Pasal 60 mengenai pengakhiran perjanjian internasional dikarenakan adanya pelanggaran perjanjian. Penggunaan asas timbal balik merupakan hal yang umum misalnya dalam perjanjian-perjanjian mengenai tarif dan hak cipta. Ius Cogens Ius cogens merupakan ketentuan-ketentuan pendahulu preemptory rules yang dianggap sebagai ketentuan yang bersifat fundamental sebagai landasan keteraturan publik secara internasional. Ide mengenai ius cogens dikemukakan oleh Grotius yang awalnya merupakan konsep ius strictum yang selanjutnya berkembang oleh aliran natural law.[8] International Law Commission memasukkan konsep ius cogens ke dalam VCLT 1969 1969 pada Pasal 53 “A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general international law. For the purposes of the present Convention, a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character”. Pasal 53 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional tersebut mengaskan bahwa suatu perjanjian internasional akan void apabila bertentangan dengan ius cogens dan juga menekankan bahwa terhadap ius cogens tersebut tidak dapat dilakukan derogation. Adapun yang termasuk sebagai ius cogens berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh International Law Commission adalah[9] pelanggaran serius terhadap hukum yang mengatur kedamaian dan keamanan; pelanggaran serius terhadap hak untuk menentukan diri sendiri self determination; pelanggaran serius terhadap kewajiban internasional untuk melindungi hak asasi manusia; pelanggaran serius kewajiban untuk melindungi lingkungan. Terhadap kejahatan-kejahatan tersebut maka muncul kewajiban erga omnes yaitu bahwa setiap negara berkewajiban mengadili para pelaku kejahatan tersebut karena telah mengganggu tatanan kehidupan global. Oleh karena itu, Pasal 53 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional bukan hanya mengatur bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ius cogens, tetapi juga secara definitif memandatkan kepada setiap negara suatu pengakuan atas keberadaan kejahatan lintas negara yang pada akhirnya memberi kewajiban erga omnes pada setiap negara. [1] I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2, Mandar Maju, Bandung, 2005, Hal. 262 [2] Ibid [3] Harry Purwanto, Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional, Mimbar Hukum, Vol. 21 Nomor 1, Februari 2009, Hal. 157 v [4] I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2, Hal. 262 [5] Budiono Kusumohadidjojo, Suatu Studi terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, Binacipta, Bandung, 1986, Hal. 13 [6] Ibid, Hal 17 [7] Francesco Parisi dan Nita Ghei, The Role of Reciprocity in Internatinal Law, dari diakses pada hari Minggu 15 Januari 2017 [8] Alina Kaczorowska, Public International Law, Old Bailey Press, London, 2002, Hal. 32 [9] Ibid, Hal. 33 Tuduhanitu kemudian dibantah oleh Negara Rusia yang merasa pihaknya tidak melakukan pelanggaran yang dituduhkan oleh Amerika Serikat. Bedasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (I) Apakah penarikan diri Amerika Serikat terhadap Intermediete-range Nuclear Force Treaty dapat dibenarkan bedasarkan Konvensi Wina 1969? 44% found this document useful 9 votes7K views28 pagesDescriptionwina conventionCopyright© © All Rights ReservedAvailable FormatsDOCX, PDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?44% found this document useful 9 votes7K views28 pagesKonvensi Wina 23 Mei 1969 Terjemahan IndonesiaJump to Page You are on page 1of 28 You're Reading a Free Preview Pages 7 to 8 are not shown in this preview. You're Reading a Free Preview Pages 13 to 26 are not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime.

DalamKonvensi Wina 1969 tentang perjanjian internasional, (selanjutnya disebut konvensi) masalah pensyaratan diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 23. semua pranata dalam lingkungan perguruan tinggi diatur melalui peraturan perundang-undangan. Semua perguruan tinggi-termasuk Universitas Airlangga- terikat pada kerangka normatif yang

Apabila kita berbicara mengenai soft law, maka topik yang akan dibahasa adalah seputar sumber hukum internasional khususnya perjanjian internasional. Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan perjanjian internasional adalah Konvensi Wina 1969. Pasal 26 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa setiap perjanjian yang berlaku adalah mengikat para pihak.

ORIHUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL Menurut Konvensi Wina 1969 Syahmin di Tokopedia ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Cicilan 0% ∙ Kurir Instan. Beli ORI HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL Menurut Konvensi Wina 1969 Syahmin di ikhsan book.

^{2 Konvensi Jenewa yang disepakati dan ditanda tangani oleh berbagai negara pada tahun 1949. Konvensi Jenewa berisi hukum mengenai perlindungan para korban perang. 3. Konvensi wina yang telah diselenggarakan dan disahkan oleh berbagai negara pada tahun 1961. Konvensi Wina berisikan tentang hubungan diplomatik antar berbagai negara di dunia.}

Pengaturanhukum perjanjian internasional terdapat dalam Konvensi Wina 1969 yang merupakan norma dasar (grundnorm) yang kemudian mendapatkan pengaturan lanjutan dalam lex posterior yaitu Konvensi Wina 1986. Saat ini, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis dan tidak dapat disinkronisasikan satu dengan yang lain

Sebelumdiadakan konvensi wina 1969, hukum perjanjian diatur melalui hukum kebiasaan. Konvensi tentang haki berikutnya terdapat pada paris convention for protection of industrial property yang juga terdapat pada peraturan keppres no.15 tahun membahas mengenai perlindungan terhadap properti industrial yang didalam tOIcZOd.